Panduan Praktis Untuk Orang Awam Terkait Pemeriksaan Di Kepolisian

Panduan Praktis

Untuk Awam

Pada Saat Pemeriksaan di Kepolisian

 

 

Ditulis oleh

Anggara

 

 

Jakarta

2010

I. Pendahuluan

Panduan ini dibuat untuk sekedar memudahkan anda untuk melakukan self advocacy

(pembelaan untuk diri sendiri) saat anda harus diperiksa di tingkat kepolisian

ataupun oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam posisi apabila anda diduga kuat

melakukan sebuah tindak pidana

Karena hanya merupakan panduan praktis yang digunakan untuk keperluan darurat,

sangat disarankan agar anda membaca peraturan – peraturan terkait dengan

prosedur saat anda diperiksa, setidaknya sangat disarankan anda untuk membaca

UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga peraturan – peraturan

terkait lainnya.

Agar lebih aman dan nyaman, anda sangat disarankan untuk menghubungi kantor –

kantor Organisasi Bantuan Hukum atau Firma – Firma Hukum atau Organisasi

Advokat agar anda segera didampingi oleh seorang atau lebih kuasa hukum.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak dan perbaikan serta revisi terhadap isi

panduan ini akan terus menerus dilakukan, berdasarkan masukan – masukan dari

anda. Jika ada komentar, saran, kritik silahkan alamatkan ke

info[at]anggara[dot]org

Terima kasih

Penulis

II. Ketentuan Hak Cipta

Panduan ini sangat dianjurkan untuk dapat disebarluaskan sepanjang penyebaran

tersebut dilakukan tidak untuk dan/atau memiliki kepentingan komersial. Jika

panduan ini hendak disebarluaskan melalui segala macam dan cara komunikasi dan

untuk kepentingan komersial dan/atau memiliki kepentingan komersial silahkan

hubungi penulis di info[at]anggara[dot]org

III. Cara Menggunakan Panduan Ini

Silahkan lihat pada tiap – tiap bagian yang anda perlukan, panduan ini setidaknya

berdasarkan bagian – bagian tertentu seperti bagian pemeriksaan, penangkapan,

penyitaan, penahanan, penggeledahan badan, penggeledahan rumah, bantuan

hukum dan membuat pengaduan. Anda dapat mempelajari panduan ini untuk

keseluruhan atau membaca per bagian sesuai keperluan

IV. Kritik, Saran, dan Komentar

Penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan komentar anda agar isi panduan ini

dapat terus menerus diperbaiki. Silahkan kontak penulis melalui email di info[at]

anggara[dot] org

V. Definisi – Definisi

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya ataupun keadaannya,

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara

waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta

menurut cara yang diatur dalam UU ini

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh

penyidik, atau, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta

menurut cara yang diatur dalam UU ini

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau

menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud

atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan,

dan peradilan

Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat

tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan

atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam UU

Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan

badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang di duga keras ada

pada badannya atau dibawanya serta untuk disita

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun

di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat

Kuasa Hukum adalah seorang atau lebih Advokat yang ditunjuk oleh Anda untuk

mewakili kepentingan anda selama masa proses pemeriksaan di tingkat kepolisian,

kejaksaan, dan/atau Pengadilan

VI. Panduan Saat Pemeriksaan

Jika anda diduga terlibat dalam suatu tindak pidana, maka pada umumnya korban

akan melaporkan peristiwa pidana tersebut ke kantor kepolisian dan untuk itu anda

akan dipanggil untuk diminta keterangan.

Kecuali tertanggap tangan, maka Pemanggilan tersebut dilakukan surat panggilan

untuk memberikan keterangan di kantor Polisi. Di dalam surat tersebut tertera nama

– nama penyidik dimana anda dapat berhubungan saat diperiksa di kepolisian.

Simpan surat panggilan tersebut.

Saat pemeriksaan di kepolisian, usahakan untuk tetap tenang dan selalu berpikir

dengan baik. Jelaskan identitas anda dengan benar kepada penyidik dan usahakan

untuk bertanya nama, pangkat, dan alamat kantor kepolisian kepada Penyidik yang

memeriksa anda

Pada pemeriksaan anda berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa

yang dimengerti tentang tuduhan atau sangkaan yang dikenakan terhadap anda

pada waktu pemeriksaan dimulai dalam hal anda tidak mengerti bahasa Indonesia,

anda berhak untuk mendapatkan penerjemah.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada prinsipnya untuk menggali informasi

tentang tindak pidana yang anda lakukan, tetapi anda berhak untuk memberikan

keterangan secara bebas dan tanpa tekanan, serta kepada anda tidak boleh diajukan

pertanyaan yang menjerat

Selama dalam proses pemeriksaan anda tidak boleh ditekan, diintimidasi, diancam,

memberikan keterangan diluar apa yang anda ketahui, dipaksa untuk melakukan

sesuatu.

Pada pemeriksaan di tingkat kepolisian, anda memiliki hak untuk didampingi oleh

seorang Advokat sebagai kuasa hukum anda dan anda berhak untuk tidak menjawab

pertanyaan apabila kuasa hukum anda belum ada atau tidak hadir pada saat

pemeriksaan dilakukan.

Anda juga berhak menolak apabila waktu pemeriksaan dilakukan secara tidak wajar,

misalnya pemeriksaan dilakukan pada saat secara umum dianggap sebagai waktu

istirahat. Anda juga berhak untuk meminta jeda waktu untuk sekedar istirahat,

makan, minum, dan melakukan kegiatan ibadah, apabila pemeriksaan dirasakan oleh

anda telah melewati jangka waktu yang sangat lama

Untuk kepentingan pembelaan anda, anda berhak untuk mendapatkan kuasa hukum

yang anda sukai dan anda pilih sendiri. Namun jika anda melakukan tindak pidana

dengan ancaman pidana mati atau diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau

lebih tetapi anda tidak memiliki kuasa hukum maka pejabat kepolisian yang

bersangkutan wajib untuk menunjuk kuasa hukum untuk anda. Kuasa hukum yang

ditunjuk tersebut wajib memberikan bantuan hukum secara cuma – cuma

Jika anda masuk kategori miskin dan tindakan anda tersebut diancam dengan pidana

penjara 5 tahun atau lebih dan anda tidak memiliki kuasa hukum maka pejabat

kepolisian yang bersangkutan wajib untuk menunjuk kuasa hukum untuk anda.

Kuasa hukum yang ditunjuk tersebut wajib memberikan bantuan hukum secara

cuma – cuma

Jika anda memilih untuk tidak didampingi oleh kuasa hukum, maka bacalah kembali

setiap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan terhadap diri anda dengan

baik, bila anda menyetujuinya bubuhkan paraf pada setiap lembarnya dan tanda

tangani BAP tersebut. Namun jika anda tidak menyetujuinya karena isinya

bertentangan dengan apa yang anda katakan nyatakan keberatan anda dan mintalah

agar penyidik mengubah keterangan yang ada di BAP sesuai keterangan yang anda

berikan

Tip 1

Ingat, hak untuk didampingi oleh kuasa hukum adalah hak anda, dan penyidik tidak

boleh meminta anda, baik langsung ataupun tidak langsung ataupun melakukan

tindakan yang dapat dianggap mempengaruhi anda, agar anda memutuskan untuk

tidak didampingi oleh kuasa hukum

Anda atau kuasa hukum anda berhak meminta salinan (turunan) Berita Acara

Pemeriksaan terhadap diri anda kepada Penyidik yang memeriksa anda

Tip 2

Meski UU menjamin hak atas salinan (turunan) BAP terhadap diri anda, namun ada

kalanya Penyidik enggan memberikan salinan (turunan) tersebut dengan

mengatakan bahwa BAP tersebut juga nanti akan diberi saat di Pengadilan. Jangan

lelah, ingatkan terus penyidik akan hak anda yang dijamin berdasarkan Pasal 72

UU No 8/1981

Anda atau kuasa hukum anda juga berhak untuk mendapatkan informasi

perkembangan perkara dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil

Penyidikan (SP2HP)

Selama proses pemeriksaan anda atau kuasa hukum anda berhak untuk

mengusahakan dan mengajukan seorang atau lebih saksi atau orang yang memiliki

keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan untuk anda

dan polisi juga wajib memeriksa keterangan saksi dan ahli yang akan meringankan

anda

VII. Penangkapan

(gambar diambil dari http://bit.ly/clziMg)

Penangkapan hanya bisa dilakukan bila anda diduga keras melakukan tindak pidana

berdasarkan bukti permulaan yang cukup

Tetaplah tenang jika anda ditangkap, tanyakan kepada petugas anda Surat Perintah

Penangkapan, dan lihat baik – baik isi Surat Perintah Penangkapan. Surat Perintah

Penangkapan berisi identitas anda, identitas petugas yang menangkap anda, alasan

penangkapan anda, uraian singkat perkara kejahatan yang diduga dilakukan oleh

anda serta tempat anda diperiksa

Mintalah kepada petugas yang menangkap anda untuk memperlihatkan identitasnya

atau surat tugasnya

Keluarga anda berhak mendapatkan tembusan surat perintah penangkapan segera

setelah penangkapan dilakukan.

Pada saat anda ditangkap penyidik wajib membuat Berita Acara Penangkapan dan

anda atau kuasa hukum anda berhak untuk mendapatkan salinan/turunan Berita

Acara Penangkapan tersebut

Namun jika anda tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah

namun penangkap harus segera menyerahkan anda beserta barang bukti yang ada

pada anda kepada Penyidik Pembantu terdekat

Pada saat ditangkap anda tidak boleh disiksa, direndahkan martabatnya dengan cara

– cara diminta membuka/dilucuti pakaian sebagian atau seluruhnya, berjalan

jongkok, disorot oleh kamera televise, dipukul, atau disakiti

Tip 3

Adanya kalanya, Polisi memanggil anda ke kantor polisi, dan sesampainya disana

tiba – tiba anda ditangkap. Penangkapan yang demikian menurut UU No 8/1981

adalah penangkapan yang tidak sah. Sebaiknya jika anda dipanggil ke kantor tanpa

adanya surat – surat resmi panggilan, maka beritahukan kepergian anda kepada

keluarga terdekat dan beri tahu untuk keperluan apa anda pergi ke kantor polisi

VIII. Penahanan

(gambar diambil dari http://bit.ly/bzbb1Z)

Jika anda harus ditahan, janganlah berputus asa, tetaplah tenang dan jangan panik,

segeralah hubungi keluarga anda dan beritahukan jika anda telah ditahan.

Anda hanya bisa ditahan bila penyidik memberikan surat perintah penahanan yang

mencantumkan identitas anda, menyebutkan alasan penahanan, uraian singkat

perkara kejahatan yang dituduhkan, dan tempat anda ditahan

Keluarga anda berhak untuk mendapatkan tembusan surat perintah penahanan, dan

tembusan ini bersifat wajib untuk diberikan oleh penyidik kepada keluarga anda

Tip 4

Syarat – syarat Penahanan yang sah adalah jika anda diduga melakukan tindak

pidana yang diancama dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, penyidik memiliki

alasan bahwa anda akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti

dan atau mengulangi tindak pidana

Ingatlah penahanan tidak harus dilakukan dalam sel berjeruji di kantor polisi

ataupun di Rumah Tahanan Negara. Penyidik dapat mempertimbangkan agar anda

ditahan dalam bentuk tahanan lain seperti penahanan di rumah ataupun penahanan

kota.

Catatan 1

Pada umumnya penyidik “enggan” memberikan jenis penahanan rumah ataupun

penahanan kota terhadap tersangka, meski UU No 8/1981 tidak pernah mewajibkan

agar Tersangka harus ditahan di Rumah Tahanan Negara.

Dalam praktek, meski tidak diatur dalam UU No 8/1981, untuk mengalihkan jenis

penahanan, maka tersangka atau keluarganya atau kuasa hukumnya harus

membuat permintaan tertulis kepada Penyidik

Jangka waktu penahanan anda di tingkat Penyidikan/Kepolisian hanya bisa dilakukan

untuk paling lama 20 hari dan penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh

Penuntut Umum/Kejaksaan untuk paling lama 40 hari. Jika jangka waktu tersebut

terlewatkan maka anda harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum

Pada saat dilakukan penahanan, Penyidik wajib membuat Berita Acara Penahanan

dan anda atau kuasa hukum anda berhak untuk mendapatkan salinan/turunan Berita

Acara Penahanan tersebut

Untuk perpanjangan penahanan, anda berhak mendapatkan surat perintah

perpanjangan penahanan dan keluarga anda berhak mendapatkan tembusan surat

perintah perpanjangan penahanan

Apabila penahanan terhadap diri anda tersebut tidak dilakukan menurut ketentuan

UU maka anda berhak untuk mendapatkan ganti kerugian

Selama masa penahanan, anda berhak mengajukan permintaan penangguhan

penahanan dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak penyidik. Penangguhan

penahanan tersebut dapat diadakan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan

orang

Selama anda ditahan, anda berhak menghubungi kuasa hukum anda pada setiap

saat dan selain itu anda juga berhak untuk menghubungi dan menerima

kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada

hubungannya dengan perkara ataupun tidak

Selama anda ditahan anda berhak menghubungi atau menerima kunjungan

dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau lainnya baik untuk kepentingan

perkara ataupun untuk kepentingan pekerjaan dan juga kekeluargaan

Selama anda ditahan, anda berhak mengirim dan menerima surat dari kuasa

hukum anda dan keluarga anda setiap kali anda perlukan, dan untuk keperluan

tersebut anda berhak disediakan alat tulis menulis selain itu anda juga berhak

untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan

Surat – menyurat yang anda lakukan kepada kuasa hukum anda ataupun keluarga

anda tidak diperiksa oleh Penyidik kecuali penyidik memiliki cukup alasan untuk

menduga bahwa hubungan surat – menyurat itu disalahgunakan.

Jika surat menyurat yang anda lakukan itu ditilik/diperiksa maka hal itu harus

diberitahukan kepada anda dan dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi

cap yang berbunyi “telah ditilik”

Cerita dari Tempat Tahanan

Seorang ibu yang anaknya terlibat tindak pidana narkotika dan ditahan di tempat

tahanan yang berlokasi di Jakarta Timur, menyatakan bahwa ia sempat berbincang

dengan anaknya dan anaknya bercerita jika di tempat tersebut seperti kerajaan dan

ada sistem kasta. Ia mengaku bahwa tiap hari ia telah “diteror” melalui sms oleh

orang – orang yang mengaku teman anaknya di tahanan yang meminta uang kamar

sebesar 400 – 600 ribu. Jika sang ibu punya uang sebesar 400 ribu maka si anak

berada ditempat yang menurut versi mereka lebih baik kondisinya dan tidak perlu

bekerja (dalam arti tidak perlu cuci baju, bebersih kamar). Karena takut dengan

keselamatan anaknya, sang Ibu bahkan sempat mengirim uang melalui transfer

Bank ke no akun yang pemiliknya tidak teridentifikasi

Selain diminta uang kamar, si Ibu juga sering “diteror” melalui sms untuk

mengirimkan voucher pulsa minimal 25 ribu. Ketika di konfirmasi ke si anak, voucher

pulsa senilai 25 ribu itu akan dihargai dengan uang sejumlah 15 ribu, dan jika

voucher itu 50 ribu akan dihargai sebesar 35 ribu. Voucher itu digunakan untuk

membeli indomie, kopi, dan rokok.

IX. Penangguhan Penahanan

Penangguhan Penahanan adalah hak dari Tersangka dimana pelaksanaannya pada

waktu penahanan masih resmi dilakukan dan pelaksanaan penahanan dihentikan

dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi/pejabat yang menahan

menetapkan syarat – syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang

lain yang bertindak sebagai penjamin penangguhan.

Ketentuan penangguhan penahanan dapat ditemui dalam

Pasal 31

(1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau

hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan

penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang,

berdasarkan syarat yang ditentukan.

(2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu

dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa

melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penjelasan Pasal 31

Yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” ialah wajib lapor, tidak keluar

rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau

terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak

yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau

terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk

usaha mendapatkan bantuan hukum.

Penangguhan Penahanan dapat terjadi atas beberapa kondisi yang harus dipenuhi

yaitu:

1. Atas permintaan tertulis dari Tersangka atau Keluarganya

2. Disetujui oleh Instansi/Pejabat yang berwenang dengan syarat dan jaminan

yang ditetapkan (baik berupa uang ataupun berupa orang)

3. Ada persetujuan dari Tersangka untuk mematuhi syarat – syarat yang

ditentukan yang berupa wajib lapor dan/atau tidak keluar rumah dan/atau

tidak keluar kota

X. Penyitaan

(diambil dari http://bit.ly/cUWL1T)

Dalam proses penyidikan, sangat mungkin ada benda – benda milik anda yang akan

disita oleh penyidik namun penyitaan hanya dapat dilakukan apabila ada surat izin

dari Ketua Pengadilan Negeri setempat

Jika barang anda akan disita, mintalah Surat Ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan

Negeri setempat dan catat identitas petugas yang menyita barang anda dan buat

catatan sendiri atas barang – barang anda yang disita

Penyidik harus memperlihatkan benda – benda yang akan disita dan disaksikan oleh

Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT dan dua orang saksi

Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyitaan dapat dilakukan

tanpa surat ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat akan tetapi

penyitaaan dalam kondisi ini hanya bisa dilakukan atas benda bergerak dan penyidik

wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk diperoleh

persetujuannya

Dalam hal anda tertangkap tangan maka Penyidik dapat menyita benda dan alat

yang diduga telah digunakan oleh anda dalam suatu tindak pidana atau benda lain

yang dipakai sebagai barang bukti

Tip 5

Syarat Benda – benda yang dapat disita adalah:

  • · Benda atau tagihan tersangka yang diperoleh dari tindak pidana atau sebagai

hasil dari tindak pidana

  • · Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana

atau untuk mempersiapkan tindak pidana

  • · Benda yang dipergunakan untuk menghalang – halangi penyidikan tindak

pidana

  • · Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan menlakukan tindak pidana
  • · Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang

dilakukan

Ingat! Selain benda – benda tersebut diatas, maka Penyitaan tidak dapat dan tidak

boleh dilakukan

Jika benda yang disita itu dikuasai oleh pihak lain, maka penyidik memiliki

kewenangan untuk memerintahkan agar orang yang menguasai benda tersebut

diserahkan kepada penyidik dan orang tersebut berhak untuk mendapatkan surat

tanda penerimaan

Seluruh benda sitaan tersebut harus disimpan dalam rumah penyimpanan benda

sitaan negara dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga

untuk kepentingan di luar kepentingan pemeriksaan.

Setelah melakukan penyitaan penyidik membacakan di hadapan atau kepada orang

dari mana benda itu disita atau kepada keluarganya dan kepada ketiga orang saksi

dan ditanda tangani oleh penyidik, tersangka/keluarganya, dan penghuni rumah

serta dua orang saksi dan/atau Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT.

Apabila yang bersangkutan tidak mau membubuhkan tanda tangan pada berita acara

penyitaan maka penyidik membuat catatan tentang itu dan menyebutkan alasan

penolakan tersebut.

Penyidik harus menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada orang dari

mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

Anda atau kuasa hukum anda berhak untuk mendapatkan salinan/turunan Berita

Acara Penyitaan

Benda – benda yang disita harus dikembalikan kepada orang yang paling berhak

apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, perkara

tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak

pidana, atau perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau

ditutup demi hukum

XI. Penggeledahan Rumah

(diambil dari http://bit.ly/9RwSQ5)

Dalam penggeledahan yang dilakukan secara normal, maka penggeledahan baru

dapat dilakukan atas ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Oleh karena itu

anda atau keluarga anda berhak meminta surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri

setempat tersebut.

Dalam penggeledahan yang dilakukan dalam keadaan luar biasa dan mendesak,

penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa mendapat ijin dari Ketua Pengadilan

Negeri setempat namun setelah dilakukan penggeledahan, maka penyidik harus

melaporkan penggeledahan tersebut dan meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan

Negeri setempat.

Penggeledahan juga sedapat mungkin dilakukan oleh Penyidik pada waktu siang hari

dan bukan pada malam hari

Dalam penggeledahan rumah, maka Penyidik harus memperlihatkan surat tugas

dan/atau surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Penggeledahan rumah, apabila si penghuni/pemilik menyetujui untuk dilakukan

penggeledahan, maka proses penggeledahan harus didampingi oleh dua orang saksi.

Tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, maka proses penggeledahan dianggap sebagai

penggeledahan liar. Saksi tersebut harus diambil dari warga lingkungan sekitar

rumah tersebut.

Dalam hal penghuni/pemilik rumah tidak ada/tidak menyetujui dilakukannya

penggeledahan, maka Penyidik harus menghadirkan Kepala Desa/Lurah/Ketua

RW/Ketua RT dan dua orang saksi dari lingkungan setempat.

Setelah dilakukan penggeledahan rumah, maka dalam waktu 2 hari harus dibuat

beria acara penggeledahan rumah dan harus dibacakan berita acara tersebut kepada

yang bersangkutan dan ditanda tangani oleh penyidik, tersangka/keluarganya, dan

penghuni rumah serta dua orang saksi dan/atau Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua

RT.

Lihatlah oleh anda apakah telah sesuai barang – barang yang digeledah tersebut,

jika tidak sesuai nyatakan penolakan anda untuk menandatangani berita acara

tersebut dan dalam berita acara tersebut harus dituliskan alasan penolakan anda.

Salinan berita acara penggeledahan harus diterima oleh penghuni rumah.

Tip 6

Sebaiknya penghuni rumah, juga membuat catatan yang detail tentang ruangan dan

benda – benda yang digeledah, termasuk membuat catatan tentang petugas yang

melakukan penggeledahan

XII. Penggeledahan Badan

(diambil dari http://bit.ly/b0mp4x)

Untuk kepentingan penyidikan, maka dapat dilakukan penggeledahan badan

terhadap diri anda, dalam hal ini penggeledahan dilakukan terhadap pakaian, benda

– benda yang dibawa serta serta penggeledahan terhadap rongga badan

Pemeriksaan badan atau pakaian ini hanya bertujuan mencari benda-benda yang

tersembunyi di dalam badan untuk di sita. Adapun benda yang dicari tersebut

haruslah yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang disangkakan atau yang

dituduhkan

Pada waktu menangkap anda, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian

termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan

alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.

Pada waktu anda ditanggap atau pada saat dihadapkan ke penyidik maka penyidik

berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan anda.

Penggeledahan badan, khususnya terhadap perempuan, dilakukan oleh

penyidik/pemyidik pembantu perempuan atau dapat meminta bantuan seorang

perempuan yang dapat dipercaya.

Jika perlu dilakukan pemeriksaan penggeledahan rongga badan dapat diminta

bantuan pejabat kesehatan/paramedis. Penggeledahan pakaian, harus dilakukan di

ruang tertutup atau minimal tidak dilakukan di depan umum.

Dengan begitu, seorang perempuan yang akan digeledah, khususnya pada bagian

rongga badan dapat menolak untuk digeledah/diperiksa jika penyidik/penyidik

pembantunya bukanlah seorang perempuan.

Dalam penggeledahan ini, penyidik harus segera membuat Berita Acara Pemeriksaan

(BAP) yang dilakukan terhadap penggeledahan ini, dan jangan lupa untuk melihat

dan membaca kembali isi BAP tersebut.

Dan yang penting jangan lupa untuk Meminta salinan Berita Acara Pemeriksaan

dimaksud

XIII. Bantuan Hukum

(gambar diambil dari http://bit.ly/cJkgGL)

Bantuan hukum dalam proses pidana merupakan salah satu hak yang dijamin dalam

KUHAP. Pasal 54 KUHAP telah menegaskan bahwa tersangka/terdakwa berhak untuk

mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, Namun ketentuan

yang bersifat fakultatif ini telah dikritik sejak lama, karena tanpa seorang

advokatpun yang mendampingi tersangka/terdakwa, maka pemeriksaan tetap dapat

dilanjutkan.

Selain itu ketentuan inipun dalam tingkat penyidikan juga masih mendapat sorotan

karena menurut Pasal 115 KUHAP, pendampingan seorang advokat terhadap

kliennya hanya terbatas pada melihat atau menyaksikan, atau mendengarkan (within

sight and within hearing) inipun masih dapat dibatasi jika kasusnya tersangkut

dengan keamanan negara, maka peran advokat untuk mendampingi kliennya hanya

terbatas untuk melihat saja (within sight).

Bantuan hukum dapat berubah menjadi wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 56,

jika sangkaan atau dakwaan terhadap tersangka/terdakwa diancam dengan

hukuman mati dan/atau hukuman lima belas tahun atau lebih atau khusus bagi yang

tidak mampu jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana 5 tahun atau

lebih dan ia tidak mempunyai penasihat hukum. Untuk itu, salah satu miranda rule

dalam KUHAP adalah yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan

hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada

setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undangundang

ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau

terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun

atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima

tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang

bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib

menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma cuma.

Dalam proses ini, khusus untuk penerapan Pasal 56, tentunya, pejabat yang

berwenang harus menunjuk penasihat hukum bagi kepentingan tersangka/terdakwa.

Standar Miranda rule ini dapat ditemukan dalam Putusan MA No 1565 K/Pid/1991

tertanggal 16 September 1993 dan Putusan MA No. 367 K/Pid/1998 tertanggal 29

Mei 1998

Menurut MA dalam Putusan No 1565 K/Pid/1991 menyatakan bahwa

“apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak

menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan

penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima”

Menurut MA dalam putusannya No. 367 K/Pid/1998 menyatakan bahwa

“Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa

terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan masing-masing pada tanggal 31

Desember 19996, tanggal 3 Januari 1997 dan tanggal 6 Januari 1997 dan dalam

tingkat penuntutan tanggal 1 Maret 1997, tidak ditunjuk penasihat hukum untuk

mendampingi Nya, sehingga bertentangan dengan pasal 56 KUHAP, sehingga Berita

Acara Pemeriksaan Penyidik dan Penuntut Umum batal demi hukum dan oleh karena

itu penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di

sidang Pengadilan, terdakwa didampingi Penasehat Hukum.”

Selain itu penerapan miranda rule juga ditegaskan dalam berbagai putusan

pengadilan PN Tegal No 34/Pid.B/1995 tertanggal 26 Juni 1995, Putusan PN Blora No

11/Pid.B/2003/PN.Bla tertanggal 13 Februari 2003, Putusan PN Wonosari No

22/Pid.B/2002/Pn.WNS tertanggal 15 April 2002 jo Putusan PT Yogyakarta No

03/PID/PLW/2002/PTY

Tip 7

Dalam pemeriksaan di Kepolisian, pada umumnya hak bantuan hukum bagi

Tersangka, terutama orang miskin, hanya dijalankan untuk sekedar formalitas agar

tidak melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP. Tersangka pada umumnya dipengaruhi

secara tidak langsung untuk tidak memakai bantuan seorang Advokat yang

kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan juga Berita

Acara Penolakan Penunjukkan Advokat.

Meskipun terkadang ada penunjukkan Advokat dari Penyidik, namun dalam beberapa

kasus ternyata orang yang ditunjuk bukanlah Advokat. Untuk itu, sangat disarankan

agar anda menghubungi organisasi bantuan hukum atau Pusat Bantuan Hukum

PERADI agar anda mendapatkan bantuan hukum dari seorang Advokat yang

profesional

XIV. Hak – Hak Tersangka dalam UU No 8 Tahun 1981

UU No 8 Tahun 1981 telah memuat begitu banyak hak mengenai Tersangka

diantaranya adalah :

Pasal 50

(1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya

dapat diajukan kepada penuntut umum.

(2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut

umum.

(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51

Untuk mempersiapkan pembelaan :

a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang

dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu

pemeriksaan dimulai;

b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti

olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau

terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 53

(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau

terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 177.

(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan

hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada

setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undangundang

ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau

terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun

atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima

tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang

bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib

menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma cuma.

Pasal 57

(1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi

penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undangundang ini.

(2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan

berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam

menghadapi proses perkaranya.

Pasal 58

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan

menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada

hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang

penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat

pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang

serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya

dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau

jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak

yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau

terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk

usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan

penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya

dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa

untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 62

(1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya,

dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang

diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan

alat tulis menulis.

(2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya

atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau

pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga

bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.

(3) Dalam hal surat untuk tersangka atau tedakwa itu ditilik atau diperiksa oleh

penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu

diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali

kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.

Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari

rohaniwan.

Pasal 64

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan

atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang

menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan

pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala

tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan

putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 68

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi

sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

Pasal 72

Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan

memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

XV. Sumber Bacaan/Referensi

  • · M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar

Grafika, 2000

  • · Drs. M. Sofyan Lubis, SH, Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum

Pemeriksaan, Pustaka Yustisia, 2010

  • · UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

XVI. Daftar Alamat Organisasi Bantuan Hukum

Pusat Bantuan Hukum PERADI

Puri Imperium Office Plaza UG 21

Jl. Kuningan Madya Kav 5 – 6 Jakarta 12980

Telp/Fax (62-21) 83703156 – 83703157

Email: info@pbhperadi.org

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Jl. Siaga II No.31

Pejaten Barat, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12510

Tel: (62-21) 7972662, 79192564

Fax: (62-21) 79192519

E-mail : office@elsam.or.id

Yayasan LBH Indonesia

Jl. Dipenogoro No. 74 Jakarta Pusat 10320 INDONESIA

Telepon: (62-21)3929840

Fax: (62-21) 31930140

E-mail : info@ylbhi.or.id

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia

Mitra Matraman Blok A2/18, Jl. Matraman Raya 148,

Jakarta Timur 131150 Indonesia

Telp (62-21) 8591 8064.

Fax (62-21) 8591 8065.

Email: pbhi@pbhi.or.id

LBH APIK Jakarta

Jl. Raya Tengah No.31 Rt. 01/09, Kramatjati, Jaktim 13540

Phone: (62-21) 87797289

Fax: (62-21) 87793300

Email: apiknet@centrin.net.id

LBH Pers

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.1A Komp. BIER

Menteng Dalam Jakarta Selatan 12870

Telp : (62-21) 8295372, Fax (62-21) 8295701

E-mail : lbhpers@yahoo.com

 

Peran Perlindungan saksi dan korban serta Praktiknya di indonesia

PERAN LPSK DALAM PENANGANAN SAKSI  KORBAN DI  WILAYAH

Rully Novian

 

  1. 1.    Pengantar

Dalam berbagai kesempatan penanganan perlindungan dan bantuan saksi dan korban yang telah diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di hampir seluruh propinsi yang ada di  Indonesia, LPSK mendapat sebuah pertanyaan yang saat ini menjadi sebuah perencanaan kedepan bagi LPSK sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pemohon dan instansi serta lembaga yang terkait dalam pemberian perlindungan dan bantuan LPSK tersebut adalah mengenai jangkauan LPSK yang saat ini masih tersentralisasi di ibu kota, bagaimana dengan kecepatan dalam penanganan terhadap saksi dan korban yang diberikan LPSK jika berada di luar jakarta, serta pertanyaan-pertanyaan terkait pembentukan LPSK di daerah.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memang memprioritaskan kedudukan LPSK berada di Ibukota Negara Republik Indonesia, namun di samping berkedudukan di ibukota Negara dalam hal ini Jakarta , Undang-undnag ini juga memberikan keluasan bagi LPSK untuk membentuk perwakilanya di wilayah atau daerah lain jika hal tersebut dianggap menjadi peran yang sangat penting untuk pemberian bantuan dan perlindungan. Pilihan UU PSK memberikan akses bagi LPSK untuk mendirikan lembaga perwakilan adalah pilihan yang tepat karena dari segi geografis wilayah Republik Indonesia yang sangat luas dan akses informasi maupun komunikasi yang terbatas baik antara wilayah maupun antar ibukota dengan wilayah lainnya. Lagipula kasus-kasus yang terjadi selama ini justru paling banyak terjadi di daerah di luar ibukota Jakarta[1].

Perwakilan di daerah lainya ini dapat ditafsirkan secara luas, yakni bisa berada ditingkat region tertentu (antar propinsi) misalnya memilih di beberapa wilayah tertentu di bagian timur, tengah, barat dan lain sebagainya. Perwakilan LPSK dapat juga didirikan di tiap propinsi atau bahkan di tingkat kabupaten-kebupaten tertentu atau dalam kondisi khusus (penting dan mendesak) LPSK perwakilan bisa juga didirikan di wilayah terpilih, misalnya karena tingginya kasus intimidasi dan ancaman saksi di daerah tertentu maka LPSK mendirikan kantor perwakilannya[2]. Di samping itu perwakilan untuk LPSK dapat juga didirikan secara permanen atau secara ad hoc tergantung situasi yang mendukungnya. Hal tersebut bukan tidak menimbulkan implikasi tetapi jelas akan adanya dampak terhadap beberapa hal terkait dengan pembentukan perwakilan LPSK di daerah antara lain dari segi anggaran, sumber daya, infrastruktur serta sumber daya manusianya sendiri.

 

Dalam prakteknya saat ini LPSK lebih banyak mendapatkan permohonan dari luar Jakarta yang jika kita lihat dari jarak lebih jauh jangkauannya dan akses kecepatan serta ketepatan informasi masih menjadi kendala, permohonan-permohonan yang masuk ke LPSK tersebut selain tindak pidana khusus seperti yang dimandatkan oleh UU PSK juga ada tindak pidana umum yang menyentuh aspek-aspek sosial dalam kehidupan bermasyarakat seperti tindak pidana penganiayaan / penyiksaan, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), trafficking (perdagangan orang), pelanggaran ham, pembunuhan serta tindak pidana – tindak pidana asusila (perbuatan cabul, pemerkosaan). Sejak mulai berdiri tahun 2008 dan saat ini sudah 3 tahun keberadaannya, LPSK tidak dapat memungkiri bahwa permohonan yang masuk ke LPSK tidak hanya datang dari jakarta saja melainkan dari daerah juga hal ini dapat kita lihat pada data Unit Penerimaan Permohonan pada tahun 2010 dari 154 permohonan ke LPSK 111 diantaranya berasal dari luar jakarta dan hanya 43 permohonan saja yang berasal dari propinsi DKI Jakarta. hal ini telah membuktikan antusiasme dari masyarakat daerah tentang keberadaan LPSK di daerah.

 

Pembentukan LPSK daerah sebagaimana dimandatkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban “LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan”[3], nantinya diharapkan tidak menjadi sebuah hal yang kontraproduktif dari tujan LPSK itu sendiri dan akan meringankan kerja PSK terkait masalah administratif dan kendala-kendala lain yang saat ini dihadapi terkait keberadaan LPSK tersebut. Keberadaan LPSK tidak terlepas dari keinginan semua pihak termasuk pemerintah untuk melengkapi pranata prosedural  dalam proses peradilan pidana agar di dalamnya terdapat suatu mekanisme penanganan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban diseluruh wilayah Indonesia.

 

Sangat jelas peran aktif LPSK dibutuhkan dan diperlukan untuk mencapai seluruh wilayah Indonesia dalam penanganan saksi dan korban terutama yang berada di daerah luar Jakarta, tantangan-tantangan yang dihadapi LPSK dalam penanganan saksi dan korban di daerah lebih pada permasalahan dari luar LPSK yang antara lain :

  1. Aspek geografis, mejadi kendala ketika LPSK memlakukan penanganan atas saksi dan korban yang berada di daerah wilayah yang sedikit sulit dijangkau (keterbatasan sarana dan prasarana daerah tersebut).
  2. Dukungan dari aparat penegak hukum yang berada diwilayah terkait dengan tugas dan fungsi LPSK dalam menjalankan mandat dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.
  3. Keterkaitan terhadap kecepatan penanganan perkara dari aparat penegak hukum dan keterbatasan kewenangan dari LPSK berdasar undang-undang terkadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan saksi dan korban didaerah.

Pemahaman yang kurang terhadap hak-hak saksi dan korban oleh masyarakat di daerah maupun aparat penegak hukum itu sendiri menjadi sebuah permasalahan tersendiri bagi LPSK ketika memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban di daerah, hal ini dikarenakan keterbatasan informasi yang diperoleh di daerah dibandingkan dengan masyarakat dan aparat penegak hukum yang berada di Jakarta ataupun pulau jawa,  sosialisasi yang dilakukan LPSK di daerah menjadi bagian penting dalam hal ini. Untuk hal penanganan korban di daerah saat ini LPSK lebih berfokus pada pemulihan terhadap diri korban, pemberian bantuan terhadap korban tindak pidana pun menjadi sangat penting untuk menunjukan peran dan kepedulian Negara atas hak-hak korban sebagai orang yang dinilai paling dirugikan dalam kerangka proses peradilan pidana.

Pada dasarnya perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban di Indonesia yang diberikan Negara melalui LPSK sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini difokuskan pada tindak pidana/kasus-kasus tertentu seperti penjelasan Pasal 5 ayat (2) yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu”, antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, tetapi pada kenyataanya perlindugan dan bantuan bagi saksi dan korban saat ini bukan hanya diperlukan untuk tindak pidana atau kasus-kasus tertentu seperti dimaksud penjelasan Pasal 5 ayat (2) tersebut melainkan tindak pidana umum lainnya yang bersentuhan dengan konflik sosial di Indonesia terutama masyarakat di wilayah luar Jakarta dan luar pulau jawa yang sedikit lebih sensitif dengan permasalahan hukum yang dialami terlebih bila berada dalam posisi sebagai korban. Keberadaan LPSK sebagai lembaga yang memberikan penaganan terhadap hak-hak saksi dan korban diharapkan dapat menjadi bagian yang penting dan tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana di indonesia.

  1. 2.    Tren Penanganan korban di daerah dan prakteknya 

Penanganan terhadap saksi dan korban yang diberikan LPSK baik dalam bentuk perlindungan, bantuan serta pengajan restitusi dan kompensasi adalah wujud dari layanan yang diberikan LPSK sesuai dengan amanat UU, pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tersebut dapat diberikan atau difasilitasi  oleh LPSK dilihat dari berbagai aspek yang antara lain menurut Pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah sifat pentingnya keterangan saksi dan korban, tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban, Hasil analisa tim medis atau psikolog terhadap saksi dan korban serta rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan saksi dan korban[4].

 


[1] Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hlm 8

[2] Ibid hlm 9

[3] Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

[4] Pasal 28 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

menghadirkan saksi di dalam sebuah persidangan

untuk menyelenggarakan penegakan hukum pidana perlu ada pembaharuan di dalam sistem peradilan pidana, dalam hal ini adalah menghadirkan sebuah kesaksian dalam bentuk audio visual. sangat tepat langkah tersebut hal ini selain dapat memberikan rasa aman pada saksi seperti yang telah di amantkan oleh undang-undang. mengapa dapat dikatakan memberikan rasa aman??jelas sekali bahwa saksi yang tidak menginginkan intimidasi dan berbagai hal yang di anggap membahayakan nyawanya bisa dengan bebas memberikan keterangan yang dapat mengungkap sebuah kejahatan.
rasa ketidaknyamana juga bisa di dapat dari tegangnya suasana pengadilan di mana harus dihadapkan dengan gaya hakim dan jaksa yang terkadang membuat saksi seperti tersangka, hal ini lah yang harus dihindari dari sebuah peradilan pidana dan oleh karena itu maka diperlukan sebuah perubahan dalam menghadirkan saksin di dalam sebuah persidangan….

Penuh kejutan dari jejaring sosial..

TAHUKAH Anda bahwa pro kontra tulisan Mario Teguh tentang perempuan perokok dan pemabuk tidak layak dijadikan istri dalam akun Twitter-nya itu adalah sebuah fenomena yang dinamakan black swan? Dalam buku berjudul The Black Swan (2007), Nassim Nicholas Taleb, mengantar kita untuk dapat menyingkap rahasia peristiwa-peristiwa langka yang disebut dengan the black swan.
Apa itu the black swan? Mengapa disebut the black swan? Konon, sebelum Benua Australia ditemukan, orang di Dunia Lama yakin bahwa semua angsa berwarna putih. Maka, ketika orang pertama kali melihat angsa berwarna hitam, pastilah mengejutkan. Penemuan angsa hitam menggambarkan betapa sangat terbatas pembelajaran yang kita dapatkan dari pengamatan atau pengalaman serta betapa rapuhnya pengetahuan kita selama ini.
Yang mengejutkan tentu karena hanya kasus itu Mario Teguh menutup akunnya di mikroblog Tivitter. Istilah anak muda “Mario Teguh gitu loh\” Padahal, masih banyak tulisannya yang bermanfaat, dan tentu sangat ditunggu para penggemarnya, ketimbang hanya mempersoalkan sebuah tulisan yang menimbulkan prokontra kesalahpahaman. Setiap orang tentu berhak berkomentar, dan idealnya setiap orang yang berkomentar wajib pula mendengar tanggapan orang lain. Itulah hidup yang memang selalu berpasangan; ada yang senang dan juga yang tidak senang. Kita tentu sepakat bahwa berbeda itu indah.
Menjadi penggalang opinib Jejaring sosial Facebook, misalnya, pernah menjadi forum penggalangan opini, seperti pada kasus Prita Mulyasari. Hal itu menjadi salah satu unsur penggiring opini publik yang terbentuk secara massal sebagai sebuah kekuatan. Namun, apakah saat ini vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) layak diterapkan di Indonesia?Menurut pengamat hukum dan sosiologi dari Universitas Padjadjaran Yesmil Anwar, masyarakat Indonesia sedang berada dalam keadaan sakit. Cuaca buruk menjadi penyebabnya. Cuaca yang dimaksud-kannya adalah beragam indikator sosiologi yang menyebabkan masyarakat tengah berada dalam kondisi seperti ini.
Lebih lanjut, dia mengatakan penggalangan koin untuk Prita Mulyasari dalam sudut pandang lain merupakan bukti bahwa masyarakat cenderung menginginkan sesuatu yang ser-bainstan. Terlebih jika dikai tkan dengan tingkat pemahaman seseorang atas substansi persoalan yang dihadapi. Kondisi itii tentu tidak sehat dari kacamata sosiologi.
Rakyat cenderung lebih suka keadilan by product, bukan by process. Maka tak mengherankan jika dia menilai people power yang muncul belakangan bukanlah people power yang sejati. Meski pergerakan dimulai dari tingkat bawah, belum tentu kekuatan itu merupakan kekuatan yang benar dan sejati. Padahal informasi memiliki peranan penting dalam suatu tataran sosial.
Di sisi Iain, pakar komunikasi juga dari Unpad Deddy Mulyana menuturkan, fenomena penggalangan opini melalui jejaring sosial di dunia maya tak ubahnya pisau bermata dua. Di satu sisi, jejaring sosial merupakan ruang publik untuk mengekspresikan diri. Itu menjadi konsekuensi atas terbukanya arus informasi. Paling tidak masyarakat punya saluran untuk mengekspresikan pendapat mereka. Hanya yang harus dijaga etikanya agar jangan sampai kebablasan. Namun, di sisi lain, kesiapan masyarakat juga perlu dipertanyakan. Karena masyarakat Indonesia yang masih berada dalam masa transisi secara umum belum siap menghadapi arus informasi yang terkesan tiba-tiba dan berlangsung secara masif. Orang saat ini mengalami semacam gegar budaya, era baru. Etika komunikasi massa masih mencari bentuknya.
Komunikasi terbuka Setelah menjadi penggalangan opini, jejaring sosial ternyata kemudian mengalami berbagai kasus, seperti penculikan anak di bawah umur, tersebarnya foto mesra seorang bupati dan wakil bupatinya, tersebarnya foto bugil siswi satu SMA, prostitusi gelap yang melibatkan anak, dan berbagai kasus lainnya, telah membangkitkan kekhawatiran massa terhadap jejaring sosial dan perkembangan eksplosif teknologi berbasis internet.
Berbagai kasus jejaring sosial itu adalah logika dari fenomena the black swan. Dampak berbagai kasus itu sangat berpengaruh pada masyarakat, nyaris tidak dapat diprediksi jejaring sosial menjadi media sekaligus instrumen untuk tindakan-tindakan kriminal, tapi setelah itu semua terjadi kita berusaha merasionalisa-sinya. Masyarakat dibuatnya berada dalam dilema, antara kebutuhan untuk bercengkerama dengan sesama dan kengerian terhadap invasi sisi buruk berjejaring terhadap tatanan sosial.
Saya berpendapat solusi agar masyarakat bisa mencampakkan sisi gelap jejaring sosial, yaitu intensifkan komunikasi secara terbuka di antara orang tua dengan anak. Menurut saya hal itu adalah kunci mengatasi dampak negatif jejaring sosial. Dalam hal ini, keluarga yang matang yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan edukasi demi masa depan anak seharusnya mempersiapkan anak terlebih dahulu sebelum memperkenankannya mengakses internet atau jejaring sosial.

salinan dari…;
http://www.bataviase.co.id/node/135610

pengertian malpraktik

Tahukah anda apa itu malpraktik di bidang kesehatan?
________________________________________
Tahukan teman2 sejawat dan kaskuser sekalian bahwa selama ini, di Indonesia, seringkali media massa dan masyarakat awam seringkali menggunakan kata “malpraktik”, tanpa benar2 mengetahui apa artinya..

Awalnya, seingat saya, kata “malpraktik” ini menjadi heboh akibat kasus Ny. Agian [silakan google]. Yang kemudian ternyata kasus tersebut bukanlah malpraktik, hanyalah “kesalahpahaman” atau akibat kurangnya komunikasi dokter-pasien. Kemudian, bagaikan efek domino, banyak media yang mulai latah menggunakan istilah ini. Misal, ada kasus dimana pasien kulitnya seperti terbakar setelah mendapatkan obat dari dokter [steven johnson syndrome], dan dengan semena mena, media memberitakan ini sebagai suatu malpraktik.
Seharusnya, apabila memang belum terbukti bahwa suatu kasus adalah malpraktik atau tidak, media haruslah meletakkan kata “dugaan” di depan kata malpraktik.

Tahukah teman2 sekalian apa si sebenarnya yang dimaksud dengan malpraktik? Apa bedanya dengan komplikasi medis akibat perjalanan penyakit itu sendiri??

Definisi malpraktik profesi kesehatan adalah kelalaian dari seseorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama (Valentin v. La Society de Bienfaisance Mutuelle de Los Angelos, California, 1956).

Pengertian malpraktik medik menurut WMA (World Medical Associations) adalah Involves the physician’s failure to conform to the standard of care for treatment of the patient’s condition, or a lack of skill, or negligence in providing care to the patient, which is the direct cause of an injury to the patient (adanya kegagalan dokter untuk menerapkan standar pelayanan terapi terhadap pasien, atau kurangnya keahlian, atau mengabaikan perawatan pasien, yang menjadi penyebab langsung terhadap terjadinya cedera pada pasien).

Di dalam setiap profesi termasuk profesi tenaga kesehatan berlaku norma
etika dan norma hukum. Oleh sebab itu apabila timbul dugaan adanya kesalahan praktek sudah seharusnyalah diukur atau dilihat dari sudut pandang kedua norma tersebut. Kesalahan dari sudut pandang etika disebut ethical malpractice dan dari sudut pandang hukum disebut yuridical malpractice. Hal ini perlu difahami mengingat dalam profesi tenaga kesehatan berlaku norma etika dan norma hukum, sehingga apabila ada kesalahan praktek perlu dilihat domain apa yang dilanggar. Karena antara etika dan hukum ada perbedaan-perbedaan yang mendasar menyangkut substansi, otoritas, tujuan dan sangsi, maka ukuran normatif yang dipakai untuk menentukan adanya ethical malpractice atau yuridical malpractice dengan sendirinya juga berbeda.
Yang jelas tidak setiap ethical malpractice merupakan yuridical malpractice akan tetapi semua bentuk yuridical malpractice pasti merupakan ethical malpractice.

Untuk malpraktik hukum atau yuridical malpractice dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yakni Criminal malpractice, Civil malpractice dan Administrative malpractice.

1. Criminal malpractice
Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori criminal
malpractice manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana
yakni :
a. Perbuatan tersebut (positive act maupun negative act) merupakan
perbuatan tercela.
b. Dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea) yang berupa
kesengajaan (intensional), kecerobohan (reklessness) atau kealpaan
(negligence).
• Criminal malpractice yang bersifat sengaja (intensional) misalnya
melakukan euthanasia (pasal 344 KUHP), membuka rahasia jabatan
(pasal 332 KUHP), membuat surat keterangan palsu (pasal 263
KUHP), melakukan aborsi tanpa indikasi medis pasal 299 KUHP).
• Criminal malpractice yang bersifat ceroboh (recklessness) misalnya
melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien informed
consent.
• Criminal malpractice yang bersifat negligence (lalai) misalnya kurang
hati-hati mengakibatkan luka, cacat atau meninggalnya pasien,
ketinggalan klem dalam perut pasien saat melakukan operasi.
Pertanggung jawaban didepan hukum pada criminal malpractice adalah
bersifat individual/personal dan oleh sebab itu tidak dapat dialihkan
kepada orang lain atau kepada rumah sakit/sarana kesehatan.

2. Civil malpractice
Seorang tenaga kesehatan akan disebut melakukan civil malpractice
apabila tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memberikan
prestasinya sebagaimana yang telah disepakati (ingkar janji).
Tindakan tenaga kesehatan yang dapat dikategorikan civil malpractice
antara lain:
a. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib
dilakukan.
b. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan
tetapi terlambat melakukannya.
c. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan
tetapi tidak sempurna.
d. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya
dilakukan.

Pertanggung jawaban civil malpractice dapat bersifat individual atau
korporasi dan dapat pula dialihkan pihak lain berdasarkan principle of
vicarius liability. Dengan prinsip ini maka rumah sakit/sarana
kesehatan dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan
karyawannya (tenaga kesehatan) selama tenaga kesehatan tersebut
dalam rangka melaksanakan tugas kewajibannya.

3. Administrative malpractice
Dokter dikatakan telah melakukan administrative
malpractice manakala tenaga perawatan tersebut telah melanggar
hukum administrasi. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan police
power, pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai
ketentuan di bidang kesehatan, misalnya tentang persyaratan bagi
tenaga perawatan untuk menjalankan profesinya (Surat Ijin Kerja,
Surat Ijin Praktek), batas kewenangan serta kewajiban tenaga
perawatan. Apabila aturan tersebut dilanggar maka tenaga kesehatan
yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum
administrasi.

Dalam kasus atau gugatan adanya civil malpractice pembuktianya
dapat dilakukan dengan dua cara yakni :

1. Cara langsung
Oleh Taylor membuktikan adanya kelalaian memakai tolok ukur
adanya 4 D yakni :
a. Duty (kewajiban)
Dalam hubungan perjanjian tenaga dokter dengan pasien, dokter haruslah bertindak berdasarkan
1) Adanya indikasi medis
2) Bertindak secara hati-hati dan teliti
3) Bekerja sesuai standar profesi
4) Sudah ada informed consent.

b. Dereliction of Duty (penyimpangan dari kewajiban)
Jika seorang dokter melakukan tindakan
menyimpang dari apa yang seharusnya atau tidak melakukan apa
yang seharusnya dilakukan menurut standard profesinya, maka dokter dapat dipersalahkan.

c. Direct Cause (penyebab langsung)

d. Damage (kerugian)
Dokter untuk dapat dipersalahkan haruslah ada hubungan
kausal (langsung) antara penyebab (causal) dan kerugian (damage)
yang diderita oleh karenanya dan tidak ada peristiwa atau tindakan
sela diantaranya., dan hal ini haruslah dibuktikan dengan jelas. Hasil
(outcome) negatif tidak dapat sebagai dasar menyalahkan dokter.
Sebagai adagium dalam ilmu pengetahuan hukum, maka
pembuktiannya adanya kesalahan dibebankan/harus diberikan oleh si
penggugat (pasien).

2. Cara tidak langsung
Cara tidak langsung merupakan cara pembuktian yang mudah bagi
pasien, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya
sebagai hasil layanan perawatan (doktrin res ipsa loquitur).
Doktrin res ipsa loquitur dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang ada
memenuhi kriteria:
a. Fakta tidak mungkin ada/terjadi apabila dokter tidak lalai
b. Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab dokter
c. Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien dengan perkataan
lain tidak ada contributory negligence.

Kekuasaan dan Wewenang

Kekuasaan dapat mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta orang. Oleh karena itu kekuasaan sangat menarik perhatian para ahli ilmu pengetahuan masyarakat.
Adanya kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat merupakan gejala yang wajar. Walaupun wujudnya kadang-kadang tidak di sukai oleh masyarakat itu sendiri, karena sifatnya yang abnormal menurut pandangan masyarakat yang bersangkutan.
Sesuai sifatnya sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang baik atau yang buruk. Sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting bagi kehidupan suatu masyarakat. Penilaian baik atau buruk senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau yang disadari masyarakat.
Adanya kekuasaan cendrung tergantung dari hubungan antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dengan pihak lain yang menerima pengaruh itu, rela atau terpaksa.
Sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Karena memerlukan pengakuan dari masyarakat, maka didalam masyarakat yang sudah komplekssusunannya dan sudah mengenal pembagian kerja yang terinci, wewenang biasanya terbatas pada hal-hal yang diliputinya.adanya wewenang hanya dapat efektif apabila didukung dengan kekuasaan yang nyata.
1. Kekuasaan
A. Hakikat Kekuasaan Dan Sumbernya
Dalam setiap hubungan antara manusia maupun antar kelompok sosial selalu tersimpul pengertian-pengertian kekuasaan dan wewenang.
Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah agar yang di perintah patuh dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan pihak-pihak lain.
Akan tetapi pada umumnya kekuasaan yang tertinggi berada pada organisasi tertinggi yang dinamakan Negara. Golongan yang berkuasa tak mungkin bertahan terus tanpa dukungan oleh masyarakat. Oleh karena itu golongan tersebut senantiasa untuk membenarkan kekuasaannya terhadap masyarakatsebagai kekuasaan yang legal dan baik untuk masyarakat yang bersangkutan.
B. Unsur-Unsur Saluran Kekuasaan Dan Dimensinya
Kekuasaan yang dapat dijumpai pada interaksi sosial antar manusia maupun antar kelompok mempunyai beberapa unsur pokok yaitu:
1. Rasa takut
Perasaan takut pada seseorang ( yang merupakan penguasa, misalnya ) minimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan orang yang ditakuti itu. Rasa takut merupakan gejala universal yang terdapat dimana-mana dan biasanya dipergunakan sebaik-baiknya dalam masyarakat yang mempunyai pemerintahan oteriter.
2. Rasa cinta
Rasa cinta pada umumnya menghasilkan perbuatan-perbuatan positif. Orang-orang lain bertindak sesuai kekuasaan orang yang berkuasa,untuk menyenangkan semua pihak.
3. Kepercayaan
Kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif. Soal kepercayaan sangat penting demi kelanggengan suatu kekuasaan.
4. Pemujaan
Sistem kepercayaan mungkin dapat disangkal oleh orang orang lain.akan tetapi dalam sistem pemujaan, seseorang atau sekelompok orang-orang yang memegang kekuasaan, mempunyai dasar pemujaan dari orang lain. Akibatnya adalah segala tindakan penguasa dibenarkan atau setidaknya dianggap benar.
C. Cara-Cara Mempertahankan Kekuasaan

Setiap penguasa yang telah memegang kekuasaan di dalam masyarakat, demi stabilnya masyarakat tersebut, akan berusaha untuk mempertahankannya, cara-cara atau usaha-usaha yang dapat dilakukannya antara lain:
a) Dengan cara menghilangkan segenap peraturan yang lama terutama bidang politik, yang merugikan kedudukan penguasa. Dan diganti dengan peraturan-peraturan yang lebih menguntungkan penguasa.
b) Mengadakan sistem-sistem kepercayaan yang akan dapat memperkokoh kedudukan penguasa atau golongannya.meliputi seperti agama, ideology dan lain-lain.
c) Pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik.
d) Mengadakan konsolidasi horizontal dan vertical.
D. Beberapa Bentuk Lapisan Kekuasaan
Bentuk-bentuk kekuasaan didunia ini beraneka ragam macam dengan masing-masing polanya. Namun pola tersebut akan selalu muncul atas dasar pola lama, yang berlaku sebelumnya.kekuasaan selalu berarti suatu sistem lapisan bertingkat menurut Mac Iver ada tiga pola umum sistem lapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan yaitu:
 Tipe pertama (tipe kata) adalah sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku.tipe semacam ini biasanya dijumpai pada masyarakat berkasta, dimana hampir tak terjadi gerakan sosial vertical.
 Tipe yang kedua (tipe oligarkis) masih mempunyai garis pemisah yang tegas.akan tetapi dasar pembedaan kelas-kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat, terutama pada kesempatan yang diberikan kepada para warga untuk memperoleh kekuasaan-kekuasaan tertentu. Bedanya dengan tipe yang pertama adalah walaupun keduduksn para warga pada tipe kedua masih didasarkan kelahiran tetapi individu masih diberi kesempatan untuk naik lapisan.
 Tipe yang ketiga (tipe demokratis) menunjukan kenyataan akan adanya garis pemisah antara lapisan yang sifatnya mobil sekali. Kelahiran tidak menentukan seseorang, yang terpenting adalah kemampuan dan kadang-kadang juga factor keberuntungan.
2. Wewenang
Sebagai mana halnya dengan kekuasaan, maka wewenang juga dapat dijumpai di mana-mana, walaupun tidak selamanya kekuasaan dan wewenang berada disatu tangan. Dengan wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan.
Dipandang dari sudut masyarakat, maka kekuasaan tanpa wewenang, merupakan kekuatan yang tidak sah.kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar menjadi suatu weenang.
Wewenang memiliki beberapa bentuk, antara lain
1. Wewenang Kharismatik, Tradisional dan Rasional (Legal)
Perbedaan antara wewenang kharismatik, tradisional dan rasional dikemukakan oleh Max weber. Perbedaan tersebut didasarkan pada hubungan antara tindakan dan dasar hukum yang berlaku. Didalam membicarakan ketiga weenang tadi Max Weber memperhatikan sifat dasar wewenang tersebut karena itulah yang menentukan kedudukan penguasa yang mempunyai wewenang tersebut.
Wewenang kharismatik merupakan wewenang yang didasarkan pada charisma, yaitu suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang, kemampuan tersebut melekat pada diri seseorang karena suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan pemujaan.
Wewenang kharismatis tersebut dapat tetap bertahan selama dapat dibuktikan keampuhannya bagi seluruh masyarakat. Contohnya Nabi, para rasul, penguasa-penguasa terkemuka dalam sejarah, dan seterusnya. Wewenang kharismatik tidak diatur oleh khaidah-khaidah, baik yang tradisional maupun rasional. Sifatnya cenderung irasional.
Wewenang tradisional dapat dipunyai seseorang maupun sekelompok orang. Wewenang ini didapat bukan karena mereka mempunyai kemampuan-kemampuan khusus seperti pada wewenang kharismatik. Akan tetapi karena kelompok tadi memiliki kekuasaan dan wewenang yang telah melembaga dan bahkan menjiwai masyarakat.
Pada masyarakat dimana penguasa mempunyai wewenang tradisional, tidak ada pembatasan yang tegas antara wewenang dengan kemampuan-kemampuan pribadi seseorang. Dalam hal ini seringkali hubungan kekeluargaan memegang peranan penting di dalam pelaksanaan wewenang. Dengan demikian, wewenang yang menyandarkan diri pada tradisi, harus juga menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan kemasyarakatan.
Wewenang rasional atau legal adalah wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.sistem hukum di sini di fahami sebagai khaidah-khaidah yang telah diakui dan ditaati masyarakat, bahkan yang telah diperkuat oleh Negara. Pada wewenang yang didasari oleh sistem hukum harus dilihat juga apakah sistem hukumnya bersandar pada tradisi, agama atau lain-lain factor. Gunanya adalah supaya orang-orang yang memegang kekuasaan tadi akan dapat menyelenggarakan sesuai dengan sesuai dengan keinginan masyarakat.
2. Wewenang Resmi dan Tidak Resmi
Di dalam masyarakat akan dapat ditemui aneka macam bentuk kelompok. Dalam kehidupan kelompok-kelompok tadi seringkali timbul masalah tentang derajat resmi suatu wewenang yang berlaku di dalam kelompok-kelompok kecil disebut sebagai wewenang tidak resmi karena bersifat spontan, situasional dan didasarkan pada factor saling mengenal.
Wewenang resmi sifatnya sistematis, diperhitungkan dan rasional. Biasanya wewenang tersebut dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan-aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap. Didalam kelompok tadi, karena banyaknya anggota biasanya hak dan kewajiban para anggotanya, kedudukan serta peranan, siapa-siapa yang menetapkan kebijaksanaan dan siapa pelaksananya, dan seterusnya ditentukan dengan tegas. Walau demikian, dalam kelompok-kelompok besar dengan wewenang resmi tersebut, mungkin saja ada wewenang yang tidak resmi. Contohnya dapat dilihat pada sekretaris direktur. Ia tidak punya wewenang tidak resmi yang besar.
3. Wewenang Pribadi dan Teritorial
Pembedaan antara wewenang pribadi dengan territorial sebenarnya timbul dari sifat dan dasar kelompok-kelompok tersebut mungkin timbul karena factor ikatan darah, atau mungkin juga karena factor ikatan tempat tinggal, atau karena gabungan ke dua factor tersbut. Seperti marga, belah dan seterusnya.
Wewenang pribadi sangat tergantung pada solideritas antara anggota-anggota kelompok, dan disini unsur kebersammaan sangat memegang peran. Para individu diangap lebih banyak memiliki kewajiban dari pada hak. Apabila bentuk wewenang ini dihubungkan dengan ajaran Max Weber, maka wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi dari pada peraturan-peraturan. Juga mungkin didasarkan pada charisma seseorang.
Pada wewenang territorial, wilayang tempat tinggal memegang peranan yang sangat penting. Pada kelompok-kelompok territorial unsur keberasamaan cendrung berkurang, karena desakan factor-faktor individualisme. Pada wewenang territorial ada kecendrungan untuk mengadakan sentralisasi wewenang yang ada kemungkinan hubungan langsung dengan para warga kelompok. Walaupun disini dijelaskan adanya perbedaan antara kedua wewenang tersebut tapi dalam kenyataannya kedua wewenang tersebut dapat saja hidup berdampingan.
4. Wewenang Terbatas dan Menyeluruh
Suatu dimensi lain dari wewenang adalah pembedaan antara wewenag terbatas dan wewenang menyeluruh. Apabila dibicarakan tentang wewenang terbatas, maka maksudnya adalah wewenang tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan.akan tetapi hanya terbatas pada salah satu sector saja. Contohnya seorang jaksa yang hanya berwenang untuk menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana mewakili Negara dan masyarakat tetapi tidak berwenang mengadilinya.
Suatu wewenang menyeluruh artinya suatu wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Misalnya bahwa setiap Negara mempunyai wewenang yang menyeluruh atau mutlak untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Adalah suatu kenyataan pula kedua wewenang tersebut dapat berproses secara berdampingan, di mana pada situasi-situasi tertentu salah satu bentuk lebih berperan dari pada bentuk lainnya.

indonesia menangis

apa yang terjadi dengan indonesia sekarang,..satu jawaban kacau balau,.seperti lagu slank yang bilang kacau balau negara ku kini. permasalah yang menguncang negeri kita ini silih berganti,.

indonesia raya

Hiduplah Indonesia raya ku…..merdeka,merdeka,merdeka….itulah yang sering kita dengar setiap hari. Seruan dari orang-orang yang mengklaim dirinya cinta tanah air ini,sama seperti kalian aku juga dilahirkan di tanah air tercinta ini. Apa yang harus kita perbuat disaat Indonesia lagi dalam masa yang sangat-sangat terpuruk seperti sekarang ini,bagiku semua orang mengklaim dirinya bersih.sebenarnya hanya menutupi kelemahan nya yang hanya punya suatu tujuan untuk memanfaatkan kesempatan untuk menaikan popularitas semata.

Indonesia adalah Negara dimana semua orang bodoh menklaim dirinya pintar,orang yang tidak tahu apa-apa mengklaim dirinya mengerti,orang tidak beragama menyatakan dirinya suci dan benar dalam menjalankan ibadah,dimana semua orang tidak percaya akan kemampuan orang lain. Bagaimana bisa seseorang menjalan kan amanah yang diberikan kepada nya jika ada cekalan dari orang lain,mungkin ini yang dinamakan krisis kepercayaan, apakah tidak ada lagi kesempatan kedua untuk orang yang pernah melakukan kesalahan?? apakah tuhan tidak pernah memaafkan hambanya yang pernah berbuat dosa.

Cobalah wahai saudara-saudara ku kita merenung sejenak apa perbuatan kita ini membantu memperbaik keadaan yang kacau ini??apa kita hanya menambah keadaan menjadi terpuruk.

Demonstrasi,kebebasan pers sama saja dengan mempermalukan bangsa ini..bagaimana tidak coba kita lihat dimana letak Indonesia yang bersahabat dimata dunia,kebebasan pers sekarang lebih dapat diartikan senjata tuk menjatuhkan orang lain media yang tadinya suatu alat penambah informasi kini berubah menjadi alat provokasi bagi orang-orang dungu yang merasa intelek dalam berfikir.

Betul terlalu banyak tugas-tugas pemerintah yang belum benar dan mungkin terlalu jauh untuk dibenarkan,kenapa hal ini terjadi karena memang kita diberi tuhan batas bukan seorang yang sempurna dan bukan hanya sekjap mata pemerintah dapat menyelesaikan Pr-Pr nya.

Kita selalu menyalahkan kebijakan,tindakan, yang diambil oleh pemerintah, apa kita tahu situasi kondisi yang pemerintah hadapi.

Saya punya beberapa solusi untuk Indonesia:

  1. Bagaimana kalau kita menyewa orang dari Negara lain untuk menjadi presiden di Negara kita dengan bayaran yang fantastic agar dia tidak korupsi
  2. Bagaimana kalau kita melakukan revolusi bukan reformasi yang artinya menjawab ke tidak puasan kita terhadap pemerintah dan seluruh aparatur Negara ini. Cara nya mudah kita bunuh semua orang yang umurnya di atas 30 tahun di Negara ini.
  3. Bagaimana kalau kita jual setengah dari Negara kita ke Negara yang mampu membelinya agar lebih mudah untuk mengawasi pemerintahan dengan wilayah yang lebih sempit.

Sebenarnya itu bukan solusi tapi jawaban dari ketidak puasan kita semua……………karena mungkin dengan begitu Indonesia ku bisa tenang dan tentram kembali seperti dulu lagi.