Peran Perlindungan saksi dan korban serta Praktiknya di indonesia

PERAN LPSK DALAM PENANGANAN SAKSI  KORBAN DI  WILAYAH

Rully Novian

 

  1. 1.    Pengantar

Dalam berbagai kesempatan penanganan perlindungan dan bantuan saksi dan korban yang telah diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di hampir seluruh propinsi yang ada di  Indonesia, LPSK mendapat sebuah pertanyaan yang saat ini menjadi sebuah perencanaan kedepan bagi LPSK sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pemohon dan instansi serta lembaga yang terkait dalam pemberian perlindungan dan bantuan LPSK tersebut adalah mengenai jangkauan LPSK yang saat ini masih tersentralisasi di ibu kota, bagaimana dengan kecepatan dalam penanganan terhadap saksi dan korban yang diberikan LPSK jika berada di luar jakarta, serta pertanyaan-pertanyaan terkait pembentukan LPSK di daerah.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memang memprioritaskan kedudukan LPSK berada di Ibukota Negara Republik Indonesia, namun di samping berkedudukan di ibukota Negara dalam hal ini Jakarta , Undang-undnag ini juga memberikan keluasan bagi LPSK untuk membentuk perwakilanya di wilayah atau daerah lain jika hal tersebut dianggap menjadi peran yang sangat penting untuk pemberian bantuan dan perlindungan. Pilihan UU PSK memberikan akses bagi LPSK untuk mendirikan lembaga perwakilan adalah pilihan yang tepat karena dari segi geografis wilayah Republik Indonesia yang sangat luas dan akses informasi maupun komunikasi yang terbatas baik antara wilayah maupun antar ibukota dengan wilayah lainnya. Lagipula kasus-kasus yang terjadi selama ini justru paling banyak terjadi di daerah di luar ibukota Jakarta[1].

Perwakilan di daerah lainya ini dapat ditafsirkan secara luas, yakni bisa berada ditingkat region tertentu (antar propinsi) misalnya memilih di beberapa wilayah tertentu di bagian timur, tengah, barat dan lain sebagainya. Perwakilan LPSK dapat juga didirikan di tiap propinsi atau bahkan di tingkat kabupaten-kebupaten tertentu atau dalam kondisi khusus (penting dan mendesak) LPSK perwakilan bisa juga didirikan di wilayah terpilih, misalnya karena tingginya kasus intimidasi dan ancaman saksi di daerah tertentu maka LPSK mendirikan kantor perwakilannya[2]. Di samping itu perwakilan untuk LPSK dapat juga didirikan secara permanen atau secara ad hoc tergantung situasi yang mendukungnya. Hal tersebut bukan tidak menimbulkan implikasi tetapi jelas akan adanya dampak terhadap beberapa hal terkait dengan pembentukan perwakilan LPSK di daerah antara lain dari segi anggaran, sumber daya, infrastruktur serta sumber daya manusianya sendiri.

 

Dalam prakteknya saat ini LPSK lebih banyak mendapatkan permohonan dari luar Jakarta yang jika kita lihat dari jarak lebih jauh jangkauannya dan akses kecepatan serta ketepatan informasi masih menjadi kendala, permohonan-permohonan yang masuk ke LPSK tersebut selain tindak pidana khusus seperti yang dimandatkan oleh UU PSK juga ada tindak pidana umum yang menyentuh aspek-aspek sosial dalam kehidupan bermasyarakat seperti tindak pidana penganiayaan / penyiksaan, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), trafficking (perdagangan orang), pelanggaran ham, pembunuhan serta tindak pidana – tindak pidana asusila (perbuatan cabul, pemerkosaan). Sejak mulai berdiri tahun 2008 dan saat ini sudah 3 tahun keberadaannya, LPSK tidak dapat memungkiri bahwa permohonan yang masuk ke LPSK tidak hanya datang dari jakarta saja melainkan dari daerah juga hal ini dapat kita lihat pada data Unit Penerimaan Permohonan pada tahun 2010 dari 154 permohonan ke LPSK 111 diantaranya berasal dari luar jakarta dan hanya 43 permohonan saja yang berasal dari propinsi DKI Jakarta. hal ini telah membuktikan antusiasme dari masyarakat daerah tentang keberadaan LPSK di daerah.

 

Pembentukan LPSK daerah sebagaimana dimandatkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban “LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan”[3], nantinya diharapkan tidak menjadi sebuah hal yang kontraproduktif dari tujan LPSK itu sendiri dan akan meringankan kerja PSK terkait masalah administratif dan kendala-kendala lain yang saat ini dihadapi terkait keberadaan LPSK tersebut. Keberadaan LPSK tidak terlepas dari keinginan semua pihak termasuk pemerintah untuk melengkapi pranata prosedural  dalam proses peradilan pidana agar di dalamnya terdapat suatu mekanisme penanganan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban diseluruh wilayah Indonesia.

 

Sangat jelas peran aktif LPSK dibutuhkan dan diperlukan untuk mencapai seluruh wilayah Indonesia dalam penanganan saksi dan korban terutama yang berada di daerah luar Jakarta, tantangan-tantangan yang dihadapi LPSK dalam penanganan saksi dan korban di daerah lebih pada permasalahan dari luar LPSK yang antara lain :

  1. Aspek geografis, mejadi kendala ketika LPSK memlakukan penanganan atas saksi dan korban yang berada di daerah wilayah yang sedikit sulit dijangkau (keterbatasan sarana dan prasarana daerah tersebut).
  2. Dukungan dari aparat penegak hukum yang berada diwilayah terkait dengan tugas dan fungsi LPSK dalam menjalankan mandat dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.
  3. Keterkaitan terhadap kecepatan penanganan perkara dari aparat penegak hukum dan keterbatasan kewenangan dari LPSK berdasar undang-undang terkadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan saksi dan korban didaerah.

Pemahaman yang kurang terhadap hak-hak saksi dan korban oleh masyarakat di daerah maupun aparat penegak hukum itu sendiri menjadi sebuah permasalahan tersendiri bagi LPSK ketika memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban di daerah, hal ini dikarenakan keterbatasan informasi yang diperoleh di daerah dibandingkan dengan masyarakat dan aparat penegak hukum yang berada di Jakarta ataupun pulau jawa,  sosialisasi yang dilakukan LPSK di daerah menjadi bagian penting dalam hal ini. Untuk hal penanganan korban di daerah saat ini LPSK lebih berfokus pada pemulihan terhadap diri korban, pemberian bantuan terhadap korban tindak pidana pun menjadi sangat penting untuk menunjukan peran dan kepedulian Negara atas hak-hak korban sebagai orang yang dinilai paling dirugikan dalam kerangka proses peradilan pidana.

Pada dasarnya perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban di Indonesia yang diberikan Negara melalui LPSK sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini difokuskan pada tindak pidana/kasus-kasus tertentu seperti penjelasan Pasal 5 ayat (2) yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu”, antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, tetapi pada kenyataanya perlindugan dan bantuan bagi saksi dan korban saat ini bukan hanya diperlukan untuk tindak pidana atau kasus-kasus tertentu seperti dimaksud penjelasan Pasal 5 ayat (2) tersebut melainkan tindak pidana umum lainnya yang bersentuhan dengan konflik sosial di Indonesia terutama masyarakat di wilayah luar Jakarta dan luar pulau jawa yang sedikit lebih sensitif dengan permasalahan hukum yang dialami terlebih bila berada dalam posisi sebagai korban. Keberadaan LPSK sebagai lembaga yang memberikan penaganan terhadap hak-hak saksi dan korban diharapkan dapat menjadi bagian yang penting dan tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana di indonesia.

  1. 2.    Tren Penanganan korban di daerah dan prakteknya 

Penanganan terhadap saksi dan korban yang diberikan LPSK baik dalam bentuk perlindungan, bantuan serta pengajan restitusi dan kompensasi adalah wujud dari layanan yang diberikan LPSK sesuai dengan amanat UU, pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tersebut dapat diberikan atau difasilitasi  oleh LPSK dilihat dari berbagai aspek yang antara lain menurut Pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah sifat pentingnya keterangan saksi dan korban, tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban, Hasil analisa tim medis atau psikolog terhadap saksi dan korban serta rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan saksi dan korban[4].

 


[1] Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hlm 8

[2] Ibid hlm 9

[3] Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

[4] Pasal 28 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

One response to this post.

  1. bagaiman program kerja saksi dan korban di bidang perlindungan

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: