Panduan Praktis Untuk Orang Awam Terkait Pemeriksaan Di Kepolisian

Panduan Praktis

Untuk Awam

Pada Saat Pemeriksaan di Kepolisian

 

 

Ditulis oleh

Anggara

 

 

Jakarta

2010

I. Pendahuluan

Panduan ini dibuat untuk sekedar memudahkan anda untuk melakukan self advocacy

(pembelaan untuk diri sendiri) saat anda harus diperiksa di tingkat kepolisian

ataupun oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam posisi apabila anda diduga kuat

melakukan sebuah tindak pidana

Karena hanya merupakan panduan praktis yang digunakan untuk keperluan darurat,

sangat disarankan agar anda membaca peraturan – peraturan terkait dengan

prosedur saat anda diperiksa, setidaknya sangat disarankan anda untuk membaca

UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga peraturan – peraturan

terkait lainnya.

Agar lebih aman dan nyaman, anda sangat disarankan untuk menghubungi kantor –

kantor Organisasi Bantuan Hukum atau Firma – Firma Hukum atau Organisasi

Advokat agar anda segera didampingi oleh seorang atau lebih kuasa hukum.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak dan perbaikan serta revisi terhadap isi

panduan ini akan terus menerus dilakukan, berdasarkan masukan – masukan dari

anda. Jika ada komentar, saran, kritik silahkan alamatkan ke

info[at]anggara[dot]org

Terima kasih

Penulis

II. Ketentuan Hak Cipta

Panduan ini sangat dianjurkan untuk dapat disebarluaskan sepanjang penyebaran

tersebut dilakukan tidak untuk dan/atau memiliki kepentingan komersial. Jika

panduan ini hendak disebarluaskan melalui segala macam dan cara komunikasi dan

untuk kepentingan komersial dan/atau memiliki kepentingan komersial silahkan

hubungi penulis di info[at]anggara[dot]org

III. Cara Menggunakan Panduan Ini

Silahkan lihat pada tiap – tiap bagian yang anda perlukan, panduan ini setidaknya

berdasarkan bagian – bagian tertentu seperti bagian pemeriksaan, penangkapan,

penyitaan, penahanan, penggeledahan badan, penggeledahan rumah, bantuan

hukum dan membuat pengaduan. Anda dapat mempelajari panduan ini untuk

keseluruhan atau membaca per bagian sesuai keperluan

IV. Kritik, Saran, dan Komentar

Penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan komentar anda agar isi panduan ini

dapat terus menerus diperbaiki. Silahkan kontak penulis melalui email di info[at]

anggara[dot] org

V. Definisi – Definisi

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya ataupun keadaannya,

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara

waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta

menurut cara yang diatur dalam UU ini

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh

penyidik, atau, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta

menurut cara yang diatur dalam UU ini

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau

menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud

atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan,

dan peradilan

Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat

tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan

atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam UU

Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan

badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang di duga keras ada

pada badannya atau dibawanya serta untuk disita

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun

di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat

Kuasa Hukum adalah seorang atau lebih Advokat yang ditunjuk oleh Anda untuk

mewakili kepentingan anda selama masa proses pemeriksaan di tingkat kepolisian,

kejaksaan, dan/atau Pengadilan

VI. Panduan Saat Pemeriksaan

Jika anda diduga terlibat dalam suatu tindak pidana, maka pada umumnya korban

akan melaporkan peristiwa pidana tersebut ke kantor kepolisian dan untuk itu anda

akan dipanggil untuk diminta keterangan.

Kecuali tertanggap tangan, maka Pemanggilan tersebut dilakukan surat panggilan

untuk memberikan keterangan di kantor Polisi. Di dalam surat tersebut tertera nama

– nama penyidik dimana anda dapat berhubungan saat diperiksa di kepolisian.

Simpan surat panggilan tersebut.

Saat pemeriksaan di kepolisian, usahakan untuk tetap tenang dan selalu berpikir

dengan baik. Jelaskan identitas anda dengan benar kepada penyidik dan usahakan

untuk bertanya nama, pangkat, dan alamat kantor kepolisian kepada Penyidik yang

memeriksa anda

Pada pemeriksaan anda berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa

yang dimengerti tentang tuduhan atau sangkaan yang dikenakan terhadap anda

pada waktu pemeriksaan dimulai dalam hal anda tidak mengerti bahasa Indonesia,

anda berhak untuk mendapatkan penerjemah.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada prinsipnya untuk menggali informasi

tentang tindak pidana yang anda lakukan, tetapi anda berhak untuk memberikan

keterangan secara bebas dan tanpa tekanan, serta kepada anda tidak boleh diajukan

pertanyaan yang menjerat

Selama dalam proses pemeriksaan anda tidak boleh ditekan, diintimidasi, diancam,

memberikan keterangan diluar apa yang anda ketahui, dipaksa untuk melakukan

sesuatu.

Pada pemeriksaan di tingkat kepolisian, anda memiliki hak untuk didampingi oleh

seorang Advokat sebagai kuasa hukum anda dan anda berhak untuk tidak menjawab

pertanyaan apabila kuasa hukum anda belum ada atau tidak hadir pada saat

pemeriksaan dilakukan.

Anda juga berhak menolak apabila waktu pemeriksaan dilakukan secara tidak wajar,

misalnya pemeriksaan dilakukan pada saat secara umum dianggap sebagai waktu

istirahat. Anda juga berhak untuk meminta jeda waktu untuk sekedar istirahat,

makan, minum, dan melakukan kegiatan ibadah, apabila pemeriksaan dirasakan oleh

anda telah melewati jangka waktu yang sangat lama

Untuk kepentingan pembelaan anda, anda berhak untuk mendapatkan kuasa hukum

yang anda sukai dan anda pilih sendiri. Namun jika anda melakukan tindak pidana

dengan ancaman pidana mati atau diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau

lebih tetapi anda tidak memiliki kuasa hukum maka pejabat kepolisian yang

bersangkutan wajib untuk menunjuk kuasa hukum untuk anda. Kuasa hukum yang

ditunjuk tersebut wajib memberikan bantuan hukum secara cuma – cuma

Jika anda masuk kategori miskin dan tindakan anda tersebut diancam dengan pidana

penjara 5 tahun atau lebih dan anda tidak memiliki kuasa hukum maka pejabat

kepolisian yang bersangkutan wajib untuk menunjuk kuasa hukum untuk anda.

Kuasa hukum yang ditunjuk tersebut wajib memberikan bantuan hukum secara

cuma – cuma

Jika anda memilih untuk tidak didampingi oleh kuasa hukum, maka bacalah kembali

setiap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan terhadap diri anda dengan

baik, bila anda menyetujuinya bubuhkan paraf pada setiap lembarnya dan tanda

tangani BAP tersebut. Namun jika anda tidak menyetujuinya karena isinya

bertentangan dengan apa yang anda katakan nyatakan keberatan anda dan mintalah

agar penyidik mengubah keterangan yang ada di BAP sesuai keterangan yang anda

berikan

Tip 1

Ingat, hak untuk didampingi oleh kuasa hukum adalah hak anda, dan penyidik tidak

boleh meminta anda, baik langsung ataupun tidak langsung ataupun melakukan

tindakan yang dapat dianggap mempengaruhi anda, agar anda memutuskan untuk

tidak didampingi oleh kuasa hukum

Anda atau kuasa hukum anda berhak meminta salinan (turunan) Berita Acara

Pemeriksaan terhadap diri anda kepada Penyidik yang memeriksa anda

Tip 2

Meski UU menjamin hak atas salinan (turunan) BAP terhadap diri anda, namun ada

kalanya Penyidik enggan memberikan salinan (turunan) tersebut dengan

mengatakan bahwa BAP tersebut juga nanti akan diberi saat di Pengadilan. Jangan

lelah, ingatkan terus penyidik akan hak anda yang dijamin berdasarkan Pasal 72

UU No 8/1981

Anda atau kuasa hukum anda juga berhak untuk mendapatkan informasi

perkembangan perkara dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil

Penyidikan (SP2HP)

Selama proses pemeriksaan anda atau kuasa hukum anda berhak untuk

mengusahakan dan mengajukan seorang atau lebih saksi atau orang yang memiliki

keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan untuk anda

dan polisi juga wajib memeriksa keterangan saksi dan ahli yang akan meringankan

anda

VII. Penangkapan

(gambar diambil dari http://bit.ly/clziMg)

Penangkapan hanya bisa dilakukan bila anda diduga keras melakukan tindak pidana

berdasarkan bukti permulaan yang cukup

Tetaplah tenang jika anda ditangkap, tanyakan kepada petugas anda Surat Perintah

Penangkapan, dan lihat baik – baik isi Surat Perintah Penangkapan. Surat Perintah

Penangkapan berisi identitas anda, identitas petugas yang menangkap anda, alasan

penangkapan anda, uraian singkat perkara kejahatan yang diduga dilakukan oleh

anda serta tempat anda diperiksa

Mintalah kepada petugas yang menangkap anda untuk memperlihatkan identitasnya

atau surat tugasnya

Keluarga anda berhak mendapatkan tembusan surat perintah penangkapan segera

setelah penangkapan dilakukan.

Pada saat anda ditangkap penyidik wajib membuat Berita Acara Penangkapan dan

anda atau kuasa hukum anda berhak untuk mendapatkan salinan/turunan Berita

Acara Penangkapan tersebut

Namun jika anda tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah

namun penangkap harus segera menyerahkan anda beserta barang bukti yang ada

pada anda kepada Penyidik Pembantu terdekat

Pada saat ditangkap anda tidak boleh disiksa, direndahkan martabatnya dengan cara

– cara diminta membuka/dilucuti pakaian sebagian atau seluruhnya, berjalan

jongkok, disorot oleh kamera televise, dipukul, atau disakiti

Tip 3

Adanya kalanya, Polisi memanggil anda ke kantor polisi, dan sesampainya disana

tiba – tiba anda ditangkap. Penangkapan yang demikian menurut UU No 8/1981

adalah penangkapan yang tidak sah. Sebaiknya jika anda dipanggil ke kantor tanpa

adanya surat – surat resmi panggilan, maka beritahukan kepergian anda kepada

keluarga terdekat dan beri tahu untuk keperluan apa anda pergi ke kantor polisi

VIII. Penahanan

(gambar diambil dari http://bit.ly/bzbb1Z)

Jika anda harus ditahan, janganlah berputus asa, tetaplah tenang dan jangan panik,

segeralah hubungi keluarga anda dan beritahukan jika anda telah ditahan.

Anda hanya bisa ditahan bila penyidik memberikan surat perintah penahanan yang

mencantumkan identitas anda, menyebutkan alasan penahanan, uraian singkat

perkara kejahatan yang dituduhkan, dan tempat anda ditahan

Keluarga anda berhak untuk mendapatkan tembusan surat perintah penahanan, dan

tembusan ini bersifat wajib untuk diberikan oleh penyidik kepada keluarga anda

Tip 4

Syarat – syarat Penahanan yang sah adalah jika anda diduga melakukan tindak

pidana yang diancama dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, penyidik memiliki

alasan bahwa anda akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti

dan atau mengulangi tindak pidana

Ingatlah penahanan tidak harus dilakukan dalam sel berjeruji di kantor polisi

ataupun di Rumah Tahanan Negara. Penyidik dapat mempertimbangkan agar anda

ditahan dalam bentuk tahanan lain seperti penahanan di rumah ataupun penahanan

kota.

Catatan 1

Pada umumnya penyidik “enggan” memberikan jenis penahanan rumah ataupun

penahanan kota terhadap tersangka, meski UU No 8/1981 tidak pernah mewajibkan

agar Tersangka harus ditahan di Rumah Tahanan Negara.

Dalam praktek, meski tidak diatur dalam UU No 8/1981, untuk mengalihkan jenis

penahanan, maka tersangka atau keluarganya atau kuasa hukumnya harus

membuat permintaan tertulis kepada Penyidik

Jangka waktu penahanan anda di tingkat Penyidikan/Kepolisian hanya bisa dilakukan

untuk paling lama 20 hari dan penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh

Penuntut Umum/Kejaksaan untuk paling lama 40 hari. Jika jangka waktu tersebut

terlewatkan maka anda harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum

Pada saat dilakukan penahanan, Penyidik wajib membuat Berita Acara Penahanan

dan anda atau kuasa hukum anda berhak untuk mendapatkan salinan/turunan Berita

Acara Penahanan tersebut

Untuk perpanjangan penahanan, anda berhak mendapatkan surat perintah

perpanjangan penahanan dan keluarga anda berhak mendapatkan tembusan surat

perintah perpanjangan penahanan

Apabila penahanan terhadap diri anda tersebut tidak dilakukan menurut ketentuan

UU maka anda berhak untuk mendapatkan ganti kerugian

Selama masa penahanan, anda berhak mengajukan permintaan penangguhan

penahanan dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak penyidik. Penangguhan

penahanan tersebut dapat diadakan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan

orang

Selama anda ditahan, anda berhak menghubungi kuasa hukum anda pada setiap

saat dan selain itu anda juga berhak untuk menghubungi dan menerima

kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada

hubungannya dengan perkara ataupun tidak

Selama anda ditahan anda berhak menghubungi atau menerima kunjungan

dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau lainnya baik untuk kepentingan

perkara ataupun untuk kepentingan pekerjaan dan juga kekeluargaan

Selama anda ditahan, anda berhak mengirim dan menerima surat dari kuasa

hukum anda dan keluarga anda setiap kali anda perlukan, dan untuk keperluan

tersebut anda berhak disediakan alat tulis menulis selain itu anda juga berhak

untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan

Surat – menyurat yang anda lakukan kepada kuasa hukum anda ataupun keluarga

anda tidak diperiksa oleh Penyidik kecuali penyidik memiliki cukup alasan untuk

menduga bahwa hubungan surat – menyurat itu disalahgunakan.

Jika surat menyurat yang anda lakukan itu ditilik/diperiksa maka hal itu harus

diberitahukan kepada anda dan dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi

cap yang berbunyi “telah ditilik”

Cerita dari Tempat Tahanan

Seorang ibu yang anaknya terlibat tindak pidana narkotika dan ditahan di tempat

tahanan yang berlokasi di Jakarta Timur, menyatakan bahwa ia sempat berbincang

dengan anaknya dan anaknya bercerita jika di tempat tersebut seperti kerajaan dan

ada sistem kasta. Ia mengaku bahwa tiap hari ia telah “diteror” melalui sms oleh

orang – orang yang mengaku teman anaknya di tahanan yang meminta uang kamar

sebesar 400 – 600 ribu. Jika sang ibu punya uang sebesar 400 ribu maka si anak

berada ditempat yang menurut versi mereka lebih baik kondisinya dan tidak perlu

bekerja (dalam arti tidak perlu cuci baju, bebersih kamar). Karena takut dengan

keselamatan anaknya, sang Ibu bahkan sempat mengirim uang melalui transfer

Bank ke no akun yang pemiliknya tidak teridentifikasi

Selain diminta uang kamar, si Ibu juga sering “diteror” melalui sms untuk

mengirimkan voucher pulsa minimal 25 ribu. Ketika di konfirmasi ke si anak, voucher

pulsa senilai 25 ribu itu akan dihargai dengan uang sejumlah 15 ribu, dan jika

voucher itu 50 ribu akan dihargai sebesar 35 ribu. Voucher itu digunakan untuk

membeli indomie, kopi, dan rokok.

IX. Penangguhan Penahanan

Penangguhan Penahanan adalah hak dari Tersangka dimana pelaksanaannya pada

waktu penahanan masih resmi dilakukan dan pelaksanaan penahanan dihentikan

dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi/pejabat yang menahan

menetapkan syarat – syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang

lain yang bertindak sebagai penjamin penangguhan.

Ketentuan penangguhan penahanan dapat ditemui dalam

Pasal 31

(1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau

hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan

penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang,

berdasarkan syarat yang ditentukan.

(2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu

dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa

melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penjelasan Pasal 31

Yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” ialah wajib lapor, tidak keluar

rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau

terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak

yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau

terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk

usaha mendapatkan bantuan hukum.

Penangguhan Penahanan dapat terjadi atas beberapa kondisi yang harus dipenuhi

yaitu:

1. Atas permintaan tertulis dari Tersangka atau Keluarganya

2. Disetujui oleh Instansi/Pejabat yang berwenang dengan syarat dan jaminan

yang ditetapkan (baik berupa uang ataupun berupa orang)

3. Ada persetujuan dari Tersangka untuk mematuhi syarat – syarat yang

ditentukan yang berupa wajib lapor dan/atau tidak keluar rumah dan/atau

tidak keluar kota

X. Penyitaan

(diambil dari http://bit.ly/cUWL1T)

Dalam proses penyidikan, sangat mungkin ada benda – benda milik anda yang akan

disita oleh penyidik namun penyitaan hanya dapat dilakukan apabila ada surat izin

dari Ketua Pengadilan Negeri setempat

Jika barang anda akan disita, mintalah Surat Ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan

Negeri setempat dan catat identitas petugas yang menyita barang anda dan buat

catatan sendiri atas barang – barang anda yang disita

Penyidik harus memperlihatkan benda – benda yang akan disita dan disaksikan oleh

Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT dan dua orang saksi

Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyitaan dapat dilakukan

tanpa surat ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat akan tetapi

penyitaaan dalam kondisi ini hanya bisa dilakukan atas benda bergerak dan penyidik

wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk diperoleh

persetujuannya

Dalam hal anda tertangkap tangan maka Penyidik dapat menyita benda dan alat

yang diduga telah digunakan oleh anda dalam suatu tindak pidana atau benda lain

yang dipakai sebagai barang bukti

Tip 5

Syarat Benda – benda yang dapat disita adalah:

  • · Benda atau tagihan tersangka yang diperoleh dari tindak pidana atau sebagai

hasil dari tindak pidana

  • · Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana

atau untuk mempersiapkan tindak pidana

  • · Benda yang dipergunakan untuk menghalang – halangi penyidikan tindak

pidana

  • · Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan menlakukan tindak pidana
  • · Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang

dilakukan

Ingat! Selain benda – benda tersebut diatas, maka Penyitaan tidak dapat dan tidak

boleh dilakukan

Jika benda yang disita itu dikuasai oleh pihak lain, maka penyidik memiliki

kewenangan untuk memerintahkan agar orang yang menguasai benda tersebut

diserahkan kepada penyidik dan orang tersebut berhak untuk mendapatkan surat

tanda penerimaan

Seluruh benda sitaan tersebut harus disimpan dalam rumah penyimpanan benda

sitaan negara dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga

untuk kepentingan di luar kepentingan pemeriksaan.

Setelah melakukan penyitaan penyidik membacakan di hadapan atau kepada orang

dari mana benda itu disita atau kepada keluarganya dan kepada ketiga orang saksi

dan ditanda tangani oleh penyidik, tersangka/keluarganya, dan penghuni rumah

serta dua orang saksi dan/atau Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT.

Apabila yang bersangkutan tidak mau membubuhkan tanda tangan pada berita acara

penyitaan maka penyidik membuat catatan tentang itu dan menyebutkan alasan

penolakan tersebut.

Penyidik harus menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada orang dari

mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

Anda atau kuasa hukum anda berhak untuk mendapatkan salinan/turunan Berita

Acara Penyitaan

Benda – benda yang disita harus dikembalikan kepada orang yang paling berhak

apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, perkara

tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak

pidana, atau perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau

ditutup demi hukum

XI. Penggeledahan Rumah

(diambil dari http://bit.ly/9RwSQ5)

Dalam penggeledahan yang dilakukan secara normal, maka penggeledahan baru

dapat dilakukan atas ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Oleh karena itu

anda atau keluarga anda berhak meminta surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri

setempat tersebut.

Dalam penggeledahan yang dilakukan dalam keadaan luar biasa dan mendesak,

penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa mendapat ijin dari Ketua Pengadilan

Negeri setempat namun setelah dilakukan penggeledahan, maka penyidik harus

melaporkan penggeledahan tersebut dan meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan

Negeri setempat.

Penggeledahan juga sedapat mungkin dilakukan oleh Penyidik pada waktu siang hari

dan bukan pada malam hari

Dalam penggeledahan rumah, maka Penyidik harus memperlihatkan surat tugas

dan/atau surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Penggeledahan rumah, apabila si penghuni/pemilik menyetujui untuk dilakukan

penggeledahan, maka proses penggeledahan harus didampingi oleh dua orang saksi.

Tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, maka proses penggeledahan dianggap sebagai

penggeledahan liar. Saksi tersebut harus diambil dari warga lingkungan sekitar

rumah tersebut.

Dalam hal penghuni/pemilik rumah tidak ada/tidak menyetujui dilakukannya

penggeledahan, maka Penyidik harus menghadirkan Kepala Desa/Lurah/Ketua

RW/Ketua RT dan dua orang saksi dari lingkungan setempat.

Setelah dilakukan penggeledahan rumah, maka dalam waktu 2 hari harus dibuat

beria acara penggeledahan rumah dan harus dibacakan berita acara tersebut kepada

yang bersangkutan dan ditanda tangani oleh penyidik, tersangka/keluarganya, dan

penghuni rumah serta dua orang saksi dan/atau Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua

RT.

Lihatlah oleh anda apakah telah sesuai barang – barang yang digeledah tersebut,

jika tidak sesuai nyatakan penolakan anda untuk menandatangani berita acara

tersebut dan dalam berita acara tersebut harus dituliskan alasan penolakan anda.

Salinan berita acara penggeledahan harus diterima oleh penghuni rumah.

Tip 6

Sebaiknya penghuni rumah, juga membuat catatan yang detail tentang ruangan dan

benda – benda yang digeledah, termasuk membuat catatan tentang petugas yang

melakukan penggeledahan

XII. Penggeledahan Badan

(diambil dari http://bit.ly/b0mp4x)

Untuk kepentingan penyidikan, maka dapat dilakukan penggeledahan badan

terhadap diri anda, dalam hal ini penggeledahan dilakukan terhadap pakaian, benda

– benda yang dibawa serta serta penggeledahan terhadap rongga badan

Pemeriksaan badan atau pakaian ini hanya bertujuan mencari benda-benda yang

tersembunyi di dalam badan untuk di sita. Adapun benda yang dicari tersebut

haruslah yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang disangkakan atau yang

dituduhkan

Pada waktu menangkap anda, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian

termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan

alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.

Pada waktu anda ditanggap atau pada saat dihadapkan ke penyidik maka penyidik

berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan anda.

Penggeledahan badan, khususnya terhadap perempuan, dilakukan oleh

penyidik/pemyidik pembantu perempuan atau dapat meminta bantuan seorang

perempuan yang dapat dipercaya.

Jika perlu dilakukan pemeriksaan penggeledahan rongga badan dapat diminta

bantuan pejabat kesehatan/paramedis. Penggeledahan pakaian, harus dilakukan di

ruang tertutup atau minimal tidak dilakukan di depan umum.

Dengan begitu, seorang perempuan yang akan digeledah, khususnya pada bagian

rongga badan dapat menolak untuk digeledah/diperiksa jika penyidik/penyidik

pembantunya bukanlah seorang perempuan.

Dalam penggeledahan ini, penyidik harus segera membuat Berita Acara Pemeriksaan

(BAP) yang dilakukan terhadap penggeledahan ini, dan jangan lupa untuk melihat

dan membaca kembali isi BAP tersebut.

Dan yang penting jangan lupa untuk Meminta salinan Berita Acara Pemeriksaan

dimaksud

XIII. Bantuan Hukum

(gambar diambil dari http://bit.ly/cJkgGL)

Bantuan hukum dalam proses pidana merupakan salah satu hak yang dijamin dalam

KUHAP. Pasal 54 KUHAP telah menegaskan bahwa tersangka/terdakwa berhak untuk

mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, Namun ketentuan

yang bersifat fakultatif ini telah dikritik sejak lama, karena tanpa seorang

advokatpun yang mendampingi tersangka/terdakwa, maka pemeriksaan tetap dapat

dilanjutkan.

Selain itu ketentuan inipun dalam tingkat penyidikan juga masih mendapat sorotan

karena menurut Pasal 115 KUHAP, pendampingan seorang advokat terhadap

kliennya hanya terbatas pada melihat atau menyaksikan, atau mendengarkan (within

sight and within hearing) inipun masih dapat dibatasi jika kasusnya tersangkut

dengan keamanan negara, maka peran advokat untuk mendampingi kliennya hanya

terbatas untuk melihat saja (within sight).

Bantuan hukum dapat berubah menjadi wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 56,

jika sangkaan atau dakwaan terhadap tersangka/terdakwa diancam dengan

hukuman mati dan/atau hukuman lima belas tahun atau lebih atau khusus bagi yang

tidak mampu jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana 5 tahun atau

lebih dan ia tidak mempunyai penasihat hukum. Untuk itu, salah satu miranda rule

dalam KUHAP adalah yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan

hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada

setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undangundang

ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau

terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun

atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima

tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang

bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib

menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma cuma.

Dalam proses ini, khusus untuk penerapan Pasal 56, tentunya, pejabat yang

berwenang harus menunjuk penasihat hukum bagi kepentingan tersangka/terdakwa.

Standar Miranda rule ini dapat ditemukan dalam Putusan MA No 1565 K/Pid/1991

tertanggal 16 September 1993 dan Putusan MA No. 367 K/Pid/1998 tertanggal 29

Mei 1998

Menurut MA dalam Putusan No 1565 K/Pid/1991 menyatakan bahwa

“apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak

menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan

penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima”

Menurut MA dalam putusannya No. 367 K/Pid/1998 menyatakan bahwa

“Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa

terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan masing-masing pada tanggal 31

Desember 19996, tanggal 3 Januari 1997 dan tanggal 6 Januari 1997 dan dalam

tingkat penuntutan tanggal 1 Maret 1997, tidak ditunjuk penasihat hukum untuk

mendampingi Nya, sehingga bertentangan dengan pasal 56 KUHAP, sehingga Berita

Acara Pemeriksaan Penyidik dan Penuntut Umum batal demi hukum dan oleh karena

itu penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di

sidang Pengadilan, terdakwa didampingi Penasehat Hukum.”

Selain itu penerapan miranda rule juga ditegaskan dalam berbagai putusan

pengadilan PN Tegal No 34/Pid.B/1995 tertanggal 26 Juni 1995, Putusan PN Blora No

11/Pid.B/2003/PN.Bla tertanggal 13 Februari 2003, Putusan PN Wonosari No

22/Pid.B/2002/Pn.WNS tertanggal 15 April 2002 jo Putusan PT Yogyakarta No

03/PID/PLW/2002/PTY

Tip 7

Dalam pemeriksaan di Kepolisian, pada umumnya hak bantuan hukum bagi

Tersangka, terutama orang miskin, hanya dijalankan untuk sekedar formalitas agar

tidak melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP. Tersangka pada umumnya dipengaruhi

secara tidak langsung untuk tidak memakai bantuan seorang Advokat yang

kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan juga Berita

Acara Penolakan Penunjukkan Advokat.

Meskipun terkadang ada penunjukkan Advokat dari Penyidik, namun dalam beberapa

kasus ternyata orang yang ditunjuk bukanlah Advokat. Untuk itu, sangat disarankan

agar anda menghubungi organisasi bantuan hukum atau Pusat Bantuan Hukum

PERADI agar anda mendapatkan bantuan hukum dari seorang Advokat yang

profesional

XIV. Hak – Hak Tersangka dalam UU No 8 Tahun 1981

UU No 8 Tahun 1981 telah memuat begitu banyak hak mengenai Tersangka

diantaranya adalah :

Pasal 50

(1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya

dapat diajukan kepada penuntut umum.

(2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut

umum.

(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51

Untuk mempersiapkan pembelaan :

a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang

dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu

pemeriksaan dimulai;

b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti

olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau

terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 53

(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau

terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 177.

(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan

hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada

setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undangundang

ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau

terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun

atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima

tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang

bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib

menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma cuma.

Pasal 57

(1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi

penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undangundang ini.

(2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan

berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam

menghadapi proses perkaranya.

Pasal 58

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan

menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada

hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang

penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat

pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang

serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya

dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau

jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak

yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau

terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk

usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan

penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya

dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa

untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 62

(1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya,

dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang

diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan

alat tulis menulis.

(2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya

atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau

pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga

bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.

(3) Dalam hal surat untuk tersangka atau tedakwa itu ditilik atau diperiksa oleh

penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu

diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali

kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.

Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari

rohaniwan.

Pasal 64

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan

atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang

menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan

pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala

tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan

putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 68

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi

sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

Pasal 72

Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan

memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

XV. Sumber Bacaan/Referensi

  • · M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar

Grafika, 2000

  • · Drs. M. Sofyan Lubis, SH, Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum

Pemeriksaan, Pustaka Yustisia, 2010

  • · UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

XVI. Daftar Alamat Organisasi Bantuan Hukum

Pusat Bantuan Hukum PERADI

Puri Imperium Office Plaza UG 21

Jl. Kuningan Madya Kav 5 – 6 Jakarta 12980

Telp/Fax (62-21) 83703156 – 83703157

Email: info@pbhperadi.org

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Jl. Siaga II No.31

Pejaten Barat, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12510

Tel: (62-21) 7972662, 79192564

Fax: (62-21) 79192519

E-mail : office@elsam.or.id

Yayasan LBH Indonesia

Jl. Dipenogoro No. 74 Jakarta Pusat 10320 INDONESIA

Telepon: (62-21)3929840

Fax: (62-21) 31930140

E-mail : info@ylbhi.or.id

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia

Mitra Matraman Blok A2/18, Jl. Matraman Raya 148,

Jakarta Timur 131150 Indonesia

Telp (62-21) 8591 8064.

Fax (62-21) 8591 8065.

Email: pbhi@pbhi.or.id

LBH APIK Jakarta

Jl. Raya Tengah No.31 Rt. 01/09, Kramatjati, Jaktim 13540

Phone: (62-21) 87797289

Fax: (62-21) 87793300

Email: apiknet@centrin.net.id

LBH Pers

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.1A Komp. BIER

Menteng Dalam Jakarta Selatan 12870

Telp : (62-21) 8295372, Fax (62-21) 8295701

E-mail : lbhpers@yahoo.com

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: